KPK Minta Pemprov Sulsel Tegas dalam Optimalisasi Pendapatan Daerah

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Terkini.id, Jakarta – KPK RI mengimbau Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk serius dalam implementasi program Optimalisasi Pendapatan Daerah.

Dwi Aprilia Linda, Koordinator Wilayah VIII Sulselbar Supervisi dan Pencegahan Korupsi KPK RI, mendorong Pemda se-Sulsel untuk untuk berkolaborasi bersama Bank Sulselbar dalam rangka meningkatkan Pajak Daerah, khususnya hotel, restaurant, hiburan dan parkir.

Menurut Linda, dari alat rekam pajak yang sudah terpasang pada Wajib Pungut (WAPU), dari total 889 alat rekam pajak, sebanyak 860 alat pada 22 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, masih belum signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Daerah.

Hal ini, kata dia, disebabkan karena alat yang dipasang kurang signifikan, pengawasan yang belum optimal, atau Wajib Pungut yang kurang kooferatif.

“Kita dorong Pemda untuk serius dalam optimalisasi pajak daerah, tidak signifikannya PAD di sektor pajak ini dikarenakan karena tidak optimalnya pengawasan Pemda dan juga WAPU juga ikut tidak kopeferatif, kita monitoring statistiknya, tapi tetap pada posisi yang tidak memuaskan, ini kan jadi pertanyaan, ada apa dan dimana OPD yang menangani pajak daerah itu?” kata Linda di Jakarta, Senin, 2 September 2019.

Perlu diketahui, kata Linda, pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir merupakan amanah dari UU No. 28 Tahun 2019 yang selanjutnya Pemda setempat menurunkan dalam Perda dan Perkada.

“Hotel, restoran, tempat hiburan dan parkir merupakan Wajib Pungut Pajak itu posisinya bagi pengusaha, yang wajib pajak itu merupakan konsumen. Segala pungutan pajak yang telah dipungut wajib disetorkan kepada Pemda, jika tidak disetorkan maka termasuk dalam kategori penggelapan pajak, ” tegas Linda.

Kemudian Linda memaparkan beberapa kendala Optimalisasi Pendapatan Daerah yang terjadi dibeberapa wilayah di Sulawesi Selatan. Di antara kendala yang ditemukan, yakni, alasanya karena WAPU tidak mau menggunakan alat atau mematikan alat dengan sengaja. WAPU menggunakan kuota dengan sengaja.

“Perlu diketahui bahwa kerusakan alat dengan sengaja atau menggunakan kuota internet di luar dari keperluan optimalisasi pendapatan daerah merupakan salah satu bentuk kerugian keuangan daerah,” ungkap Linda.

Sementara itu, Aldiansyah Malik Nasution selaku Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI meminta kepada Bapenda untuk bersikap tegas kepada WAPU yang tidak mengindahkan pemasangan alat rekam pajak itu.

“Kalau WAPU bandel, tutup usahanya, jangan kasi izin apalagi direkayasa izin WAPU yang bandel itu. Mereka itu tidak boleh seenaknya dong, toh bukan uangnya, itu uang konsumen, apa alasanya mereka tidak mau pasang itu alat. Sekali lagi KPK mengingatkan, kita tidak mau ada pihak-pihak yang coba bermain-main, ini warning buat Bapenda dan WAPU, ” kata Choky sapaan akrab Aldiansyah Malik.

Oleh karena itu, pihaknya mengimbau seluruh Pemda se-Sulsel untuk melakukan pemantauan alat rekam pajak secara setiap hari, jika 3 hari alat tidak aktif agar segera menyampaikan teguran kepada WAPU.

Kemudian, lanjut Choky, Pemda menyampaikan teguran keras kepada WAPU yang tidak kooferatif. Dan yang terakhir, terkait kendala IT, Pemda dihimbau agar segera berkoordinasi dengan Bank Sulselbar, himbau Linda.

Berikut data pemasangan 889 alat rekam pada beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dan jumlah teguran terhadap Wajib Pungut (WAPU);

1. Kabupaten Pangkep: 5 alat, dengan jumlah teguran terhadap 1 (satu) WAPU .

2. Kabupaten Jeneponto: 5 alat, Teguran; 2 WAPU.

3. Kabupaten Takalar: 6 alat, Teguran; alat belum digunakan.

4. Kota Pare Pare: 81 alat, Jumlah teguran; 8 WAPU.

5. Kabupaten Barru: 13 alat, Jumlah teguran; 1 WAPU.

6. Kabupaten Bulukumba: 13 alat, Jumlah Teguran; 6 WAPU.

7. Kabupaten Bantaeng: 24 alat, Jumlah Teguran; 10 WAPU.

8. Kabupaten Sinjai : 21 alat, Jumlah Teguran: 3 WAPU.

9. Kabupaten Bone: 24 alat, Jumlah Teguran: 1 WAPU.

10. Luwu Utara : 10 alat

11. Luwu Timur: 10 alat, Jumlah Teguran: 6 WAPU.

12. Kabupaten Wajo: 22 alat, Jumlah Teguran: 13 WAPU.

13. Kota Palopo: 100 alat, Jumlah Teguran: 19 WAPU.

14. Kabupaten Soppeng: 25 alat, Jumlah Teguran: 2 WAPU.

15. Tanah Toraja: 5 alat, Jumlah Teguran: 3 WAPU.

16. Toraja Utara: 26 alat, Jumlah Teguran: 4 WAPU.

17. Kabupaten Gowa: 46 alat, Jumlah Teguran: 9 WAPU.

18. Kota Makassar: 337 alat, Jumlah Teguran: 5 WAPU.

19. Kabupaten Enrekang: Jumlah Teguran: 16 WAPU.

20. Kabupaten Sidrap: 19 alat, Jumlah Teguran: 10 WAPU.

21. Kabupaten Maros: 44 alat, Jumlah Teguran: 8 WAPU.

22. Kabupaten Pinrang: 22 alat, Jumlah Teguran: 3 WAPU.

Berita Terkait
Komentar
Terkini
News

Cerita Saut Situmorang yang Batal Mundur dari KPK

Terkini.id, Jakarta - Saut Situmorang sebelumnya ramai dibicarakan lantaran mengundurkan diri dari posisinya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kini, Saut menerangkan bahwa dirinya tidak mengundurkan diri.