Kudeta Militer Berbuntut Panjang, Inggris dan Kanada Kompak Beri Sanksi Pimpinan Militer Myanmar

Terkini.id, Jakarta – Pada hari Kamis, 18 Februari 2021 kemarin, Inggris dan Kanada kompak memberi sanksi pimpinan militer Myanmar, yakni para jenderal di Myanmar.

Sanksi tersebut diberlakukan atas alasan pelanggaran hak asasi manusia terkait kudeta militer yang terjadi beberapa waktu lalu dan berbuntut panjang hingga sekarang. 

Dilansir dari mediaindonesia, Kementerian Luar Negeri Inggris akan menjatuhkan sanksi pada tiga pejabat junta, termasuk Menteri Pertahanan dan Dalam Negeri, serta memulai peninjauan untuk menghentikan bisnis Inggris yang bekerja sama dengan rezim tersebut.

“Inggris mengutuk kudeta militer dan penahanan sewenang-wenang terhadap Aung San Suu Kyi dan tokoh politik lainnya,” ujar Menteri Luar Negeri, Dominic Raab, dalam sebuah pernyataan merujuk pada pemimpin de-facto Myanmar yang ditahan dalam kudeta tersebut.

“Kami bersama sekutu internasional akan meminta pertanggungjawaban militer Myanmar atas pelanggaran hak asasi manusia mereka dan mengejar keadilan bagi rakyat Myanmar,” sambungnya.

Sanksi Inggris diberikan kepada Menteri Pertahanan Mya Tun Oo, Menteri Dalam Negeri Soe Htut, dan wakil menteri dalam negeri Than Hlaing.

Pemerintah menunjuk pada peran yang dimainkan para menteri dalam mengarahkan dinas keamanan, melarang mereka bepergian ke Inggris dan membekukan aset apa pun yang mungkin mereka miliki di Inggris.

Namun, kelompok aktivis Burma Campaign Inggris mengatakan bahwa sanksi itu terbatas pada perjalanan liburan saja.

“Para pemimpin militer ini tidak akan memiliki aset di Inggris untuk dibekukan. Jadi, hasil praktis dari jenis sanksi ini adalah mereka tidak dapat berlibur di Inggris,” jelas Direktur Burma Campaign Inggris, Mark Farmaner.

Di sisi lain, diketahui bahwa Amerika Serikat juga telah memberikan sanksi kepada para pemimpin Myanmar setelah kudeta 1 Februari 2021 lalu.

Menteri Luar Negeri Kanada, Marc Garneau, mengumumkan daftar sanksi yang lebih luas memengaruhi sembilan pejabat di Myanmar.

“Sanksi yang diumumkan hari ini merupakan bagian dari tanggapan bersama untuk mengirimkan pesan yang jelas bahwa Kanada tidak akan menerima tindakan militer Myanmar dan pengabaian sepenuhnya atas kemauan dan hak demokrasi rakyat Myanmar,” terangnya.

Para menteri luar negeri dari kelompok negara kaya G7 mengungkapkan dalam sebuah pernyataan bersama awal pekan ini bahwa mereka sangat prihatin dengan kudeta militer yang terjadi di Myanmar.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.