Langkah OJK Menghindari Kebangkrutan dan PHK Massal

Kepala Kantor Regional 6 OJK Sulampua Moh Nurdin Subandi

Terkini.id, Makassar – Pandemi Covid-19 berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur UMKM. Sehingga dapat berpotensi pada peningkatan non performing loan/financing (NPL/NPF), permasalahan likuiditas, dan tekanan pada permodalan di lembaga jasa keuangan, dan juga mengganggu kinerja perbankan, stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Sebagai langkah antisipasi adanya potensi resiko kedepan (forward looking Policy), OJK telah mengambil beberapa kebijakan untuk menopang fundamental pada sektor informal, menghindari kebangkrutan dan PHK masal, memenuhi kebutuhan dasar
masyarakat dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan di Sulawesi Selatan sampai Maret 2020
masih dalam kondisi normal, didukung permodalan dan likuiditas yang memadai
dengan fungsi intermediasi sektor jasa keuangan masih membukukan kinerja positif dan profil risiko industri jasa keuangan tetap terkendali meski terjadi sedikit perlambatan karena perekonomian tertekan dari merebaknya virus Corona di banyak
Negara.

Sementara itu, kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan Maret 2020 bergerak sejalan dengan perkembangan yang terjadi di perekonomian domestik dan tekanan
pandemi coronavirus disesase ini, Kredit bank umum mencatat pertumbuhan positif
sebesar 0,58% mtm menjadi sebesar Rp122,91 T.

Piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan mengalami pertumbuhan positif sebesar 6,98% yoy menjadi sebesar
Rp13,82 T. Adapun pembiayaan melalui perusahaan pergadaian tumbuh sebesar
27,20% yoy menjadi sebesar Rp4,66 T.

Menarik untuk Anda:

Dari sisi penghimpunan dana, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tumbuh sebesar
0,44% mtm menjadi sebesar Rp99,19 T. Di tengah pertumbuhan intermediasi lembaga jasa keuangan, profil risiko masih terjaga
dengan rasio NPL dan LDR perbankan masing-masing sebesar 2,94% dan 122,94%. Sedangkan rasio NPF Perusahaan Pembiayaan sebesar 2,48%.

Fokus kebijakan OJK untuk antisipasi dampak covid-19 yaitu meredam volatilitas dari pasar keuangan melalui berbagai kebijakan dalam menjaga kepercayaan investor dan menjaga stabilitas pasar.

“Memberi nafas bagi sektor riil dan informal untuk dapat bertahan di masa pandemi covid-19,” ungkap Kepala Kantor Regional 6 OJK Sulampua Moh Nurdin Subandi kepada wartawan, Selasa 19 Mei 2020.

Melalui relaksasi restrukturisasi
kredit/pembiayaan, memberikan relaksasi bagi industri jasa keuangan agar tidak perlu
membentuk tambahan cadangan kerugian kredit macet. Akibat dampak Covid-19 yang
dapat menekan permodalan, resolusi pengawasan yang efektif dan cepat. Diantaranya melalui cease and desist order dan supervisory action/resolution lainnya.

Kebijakan restrukturisasi untuk Bank (POJK 11/POJK.03/2020) termasuk Bank
Umum, Bank Pembangunan Daerah (PDP) dan Bank Perkreditan Rakyat dan
Perusahaan Pembiayaan (POJK 14/POJK.05/2020) (BPR) yang beroperasi di daerah.
Untuk mendapatkan kebijakan restrukturisasi debitur diharapkan dapat aktif melapor dan mengikuti pedoman/tata cata pengajuan.

Perkembangan kebijakan restrukturisasi di Sulawesi Selatan sampai dengan 15 Mei 2020, untuk perbankan dari 32 bank umum konvensional/syariah (termasuk 2 unit usaha syariah) telah melakukan proses restrukturisasi. 25 diantaranya telah melakukan restrukturisasi dengan jumlah outstanding sebesar Rp9,16 T dari 79.290 debitur restru.

Untuk 69 Perusahaan pembiayaan telah melakukan proses restrukturisasi dan 50 diantaranya telah melakukan restrukturisasi
jumlah outstanding sebesar Rp1,82 T dari 59.524 debitur restru.

Pemerintah akan menerbitkan stimulus lanjutan kebijakan subsidi bunga kepada
debitur terdampak covid-19, untuk meringkan beban masyarakat dan pelaku usaha.

OJK mendukung upaya pemerintah dan bersama pemerintah akan menyiapkan
ketentuan pelaksanaan program kebijakan stimulus perekonomian lanjutan ini.

OJK juga menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap penawaran
pinjaman dari fintech lending tidak berizin serta penawaran investasi ilegal. Saat ini
masih marak penawaran fintech lending illegal yang sengaja memanfaatkan kesulitan keuangan sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Sasaran mereka adalah masyarakat yang membutuhkan uang cepat untuk memenuhi
kebutuhan pokok atau konsumtif,” kata Subandi.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Menkeu Sri Mulyani Pastikan Indonesia Resesi

180 Ribu Peserta Prakerja Batal Terima Dana, Negara Hemat Rp 6 T

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar