Mitra Terkini
Media sosial dimanfaatkan untuk menyebarluaskan informasi mengenai layanan publik, fasilitas kota, hingga berbagai program prioritas pemerintah.
Dalam pemaparannya, Roem juga mengungkapkan perkembangan aplikasi Lontara+ yang kini telah digunakan sekitar 78 ribu pengguna aktif.
Pemerintah Kota Makassar menargetkan jumlah pengguna meningkat menjadi 500 ribu sesuai peta jalan pengembangan hingga tahun 2029.
Ia menegaskan, Lontara+ tidak hanya dikembangkan sebagai aplikasi layanan publik, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan digital.
“Ketika masyarakat percaya kepada sistem yang dibangun pemerintah, maka dukungan terhadap program-program pemerintah akan tumbuh dengan sendirinya. Trust inilah yang menjadi kunci dalam komunikasi publik dan pelayanan digital,” katanya.
- Rayakan HUT Ke-14, Browcyl Tebar Promo Diskon 10 Persen dan 1.400 Hadiah, Ada Grand Prize Emas
- LONTARA+ Makassar Tuai Apresiasi di Forum Komdigi APEKSI 2026, Daerah Siap Belajar Transformasi Digital
- Wali Kota dan Wawali Makassar Kompak Hadiri Penutupan Rakernas APEKSI XVIII, Perkuat Kolaborasi Pusat dan Daerah
- Modal Rekor dan Kemenangan, Ramadhipa Incar Podium di Seri Jerez Moto3 Junior 2026
- Persenijar PGRI Sulsel Digelar di Sidrap, Gubernur: Saya Tidak Bisa Bikin Apa-Apa Kalau Bukan karena Guru
Salah satu implementasi yang telah berjalan melalui Lontara+ adalah integrasi layanan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Inovasi tersebut bahkan menjadi salah satu pilot project Kementerian PAN-RB dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2026.
Lebih lanjut, Roem menjelaskan bahwa seluruh data layanan publik dan hasil pemantauan media sosial terintegrasi ke dalam dashboard Wali Kota Makassar. Dashboard tersebut menjadi perangkat strategis yang membantu kepala daerah mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan berbasis data.
Menurutnya, ekosistem digital yang dibangun juga berperan dalam meminimalkan potensi pro dan kontra terhadap kebijakan pemerintah melalui komunikasi publik yang terbuka dan berbasis kepercayaan.
“Pro dan kontra dalam kebijakan adalah hal yang biasa. Tetapi dengan komunikasi yang baik, data yang kuat, dan kepercayaan publik yang terbangun, pemerintah bisa bergerak lebih cepat dan tepat dalam mengambil keputusan,” tuturnya.
Partisipasi Pemerintah Kota Makassar dalam Forum Komdigi Rakernas XVIII APEKSI 2026 menjadi bukti komitmen daerah tersebut dalam memperkuat tata kelola pemerintahan digital, meningkatkan kualitas komunikasi publik, serta menghadirkan pelayanan yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.