Luhut Sebut Harga Pertalite Naik, Pengamat: Pemerintah Tidak Untuk Rakyat
Komentar

Luhut Sebut Harga Pertalite Naik, Pengamat: Pemerintah Tidak Untuk Rakyat

Komentar

Terkini.id, Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan wacana kenaikan harga Pertalite. Pengamat Ekonomi Energi dan Pertambangan Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi berikan komentar kehadiran pemerintah dalam rencana tersebut.

Overall (secara keseluruhan) yang akan terjadi nanti, Pertamax, Pertalite (naik). Premium belum. Ya, semua akan naik. Nggak akan nggak ada yang naik itu,” tegas Luhut seperti dilansir dari CNBC Indonesia saat meninjau Depo LRT Jabodebek di Jatimulya, Bekasi Timur, Jumat 1 April 2022.

Fahmi menyebut rencana pemerintah yang akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan oktan 90 atau Pertalite akan menekan konsumsi masyarakat. Hal tersebut ungkapnya karena harga-harga komoditas kebutuhan masyarakat sedang ikut naik

“Kalau kenaikan (Pertalite) itu karena disesuaikan dengan harga keekonomian atau mekanisme pasarnya tanpa ada penambahan subsidi, ini pendekatan ekonomi yang liberal. Pemerintah tidak hadir sama sekali untuk masyarakat,” kata Fahmy dilansir dari Tempo.co pada Minggu 3 April 2022.

Dengan kenaikan harga BBM Pertalite, kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah serta yang berpenghasilan tetaplah yang menerima dampak kenaikan Pertalite. Fahmy mengatakannya karena kelompok masyarakat tersebut adalah konsumen utama Pertalite selama ini.

DPRD Kota Makassar 2023
Baca Juga

Sementara itu, data yang dihimpun Pertamina dalam laman resminya menyebutkan 83% BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar Subsidi dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Fahmy menambahkan, jika kenaikan harga BBM benar-benar akan terjadi maka akan menimbulkan dampak inflasi.

“Maka kalau kenaikan harga terjadi, ini akan berdampak ke kenaikan inflasi,” katanya.

Di samping itu, diketahui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah menetapkan bahan bakar minyak berjenis Pertalite sebagai bahan bakar minyak khusus penugasan. 

Didasarkan pada Keputusan Kementerian ESDM No 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang JBKP, Pertalite yang dijual PT Pertamina Patra Niaga (Persero) dapat disubsidi oleh pemerintah.

“Jadi ini saat yang tepat hapus Premium untuk mengurangi beban pemerintah juga. Premium meski porsinya tinggal 5 persen, kalau dihapus dan subsidinya dialihkan ke Pertalite dan Solar akan lebih optimal,” ucap Fahmy.