Mahfud: Jika Ada Laporan Pungli dari Masyarakat, Jangan Kita Musuhi, Apalagi Sampai Dikriminalisasi

Terkini.id, Jakarta – Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengimbau aparat penegak hukum agar merespons laporan mengenai pungutan liar (pungli) dengan baik. 

Mahfud mengingatkan bahwa jika ada masyarakat yang melaporkan pungli, maka jangan sampai mereka malah dimusuhi atau bahkan dikriminalisasi.

Ia menyampaikan hal ini saat memberikan sambutan dalam acara “Pencanangan Kabupaten/Kota Bebas Pungli di Daerah Istimewa Yogyakarta” yang digelar oleh Satgas Saber Pungli Pusat, di Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada Jumat, 24 September 2021.

Baca Juga: 6 Menteri dalam Kabinet Indonesia Maju Dapat Rapor Merah Dari...

“Jika ada kontrol dan laporan mengenai pungli dari masyarakat, jangan kita musuhi, apalagi sampai dikriminalisasi,” kata Mahfud, dilansir dari Sindo.

“Kita perhatikan saja dan kita selesaikan tanpa harus gaduh, kita berterima kasih atas niat baik yang melaporkan,” lanjutnya.

Baca Juga: Imbauan Mahfud MD untuk Tidak Bayar Utang Pada Pinjol Dinilai...

Mahfud lantas mencontohkan ketika Aktivis Antikorupsi, Emerson Juntho melalui akun Twitternya menyebut adanya pungli di sebagian Samsat dalam pengurusan surat-surat kendaraan. 

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) mengaku bahwa dirinya langsung merespons hal tersebut dengan baik.

“Kita tidak marah, kita tanggapi baik-baik laporan dia dan kita undang ke Kantor Menko Polhukam,” ungkapnya.

Baca Juga: Imbauan Mahfud MD untuk Tidak Bayar Utang Pada Pinjol Dinilai...

Mahfud menegaskan bahwa berbagai usulan dari masyarakat perlu ditampung dan dipelajari terlebih dulu. 

Namun terkait tindak lanjutnya, Mahfud mengatakan perlu bukti yang konkret agar petugas atau aparat mampu menyelesaikan.

“Hukum itu harus jelas objectum litis dan subjectum litisnya. Tapi saya melarang dilakukannya tindakan represif terhadap orang yang memberi masukan, laporan, atau mengritik,” terangnya.

Mahfud lalu menyinggung upaya pemerintah untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas cepat, mudah, dan terjangkau serta terukur, tentu tidak lepas dari adanya permasalahan yang timbul yaitu praktek-praktik pungli. 

Ia mengatakan bahwa Saber Pungli bukanlah lembaga hukum pemberantasan korupsi.

“Saber Pungli merupakan lembaga yang menitikberatkan upaya pembersihan institusi pemerintah dari kebiasaan langsung melakukan pungutan liar di birokrasi,”  kata Mahfud.

Meskipun Ketua Saber Pungli adalah seorang Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri yang merupakan penegak hukum termasuk kejaksaan, namun sebagai institusi tidak boleh memproses hukum sendiri.

Mahfud juga menambahkan bahaa Saber Pungli melakukan pencegahan dan pembinaan agar membuat sebuah kota bebas pungli.

Bagikan