Terkini.id, Makassar – WALHI Sulsel mendesak pemerintah provinsi hingga Pemerintah Daerah Luwu untuk menghentikan sementara pembangunan smelter PT BMS dan melakukan konsultasi publik dengan benar dan mensosialisasikan AMDAL ke masyarakat. Terutama terkait penggunaan energi dan prosesing limbah.
PT Bumi Mineral Sulawesi (BMS) berlokasi di Desa Karang-karangan dan Desa Bukit Harapan, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, kini dalam tahap konstruksi proses pembangunan dua pabrik Smelter.
Smelter milik PT BMS akan memproduksi Fernikel dan Nickel Sulfate Heksahidrat, yang akan mendapatkan suplai pasok Ore nikel dari 8 perusahaan penambang nikel di Sulawesi Tenggara.
Kepala Divisi Energi dan Pangan WALHI Sulsel, Fadli Gaffar mengatakan pembangunan smelter berpotensi menimbulkan konflik ruang, dampak lingkungan, dan kesehatan di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.
Menurutnya, proses pembangunan yang dilakukan oleh PT BMS masih mendapat banyak penolakan keras oleh masyarakat. Hal ini, kata dia, menjadi pertanyaan besar terkait AMDAL yang telah dibuat oleh PT BMS.
Proyek smelter yang digadang-gadang akan memproduksi 33.000 ton per tahun, akan menjadi malapetaka bagi masyarakat yang hidup di sekitar kawasan tersebut jika smelter ini tetap dilanjutkan.
Selain itu, Fadli juga menjelaskan bahwa perusahaan harus jujur kepada masyarakat, pembakaran yang terlalu dekat dengan pemukiman akan sangat berdampak buruk bagi lingkungan kesehatan masyarakat.
“Proses pembakaran smelter untuk memproduksi Feronikel dan Nickel Sulfate, saat menggunakan batubara untuk pembakaran akan berpotensi menjadi sumber utama polusi udara. Saat batubara dibakar, proses ini menghasilkan banyak gas rumah kaca dan partikel polutan seperti sulfur dioksida (SO2), nitrogen oksida (NOx), dan partikel debu. Gas-gas ini bisa membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan,” ujar Fadli, Rabu, 15 Februari 2023.
Tidak hanya itu, dia juga menyoroti konflik yang terjadi akibat pembuatan bendungan milik PT BMS.
“Masyarakat di Desa Posi Kec. Bua sadar bahwa pembangunan ini akan membunuh mereka secara perlahan, sebab bendungan yang dibangun akan merusak lahan pertanian warga. Pemerintah harusnya hadir untuk menghentikan pembangunan smelter dan bendungan milik PT BMS sebelum terjadi konflik dan kerusakan yang lebih besar,” tegasnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
