Dalam Materi Hak Angket, Lima Poin Dugaan Pelanggaran Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel

Rapat paripurna dengan agenda pembahasan usulan hak angket, di Gedung DPRD Sulsel, Senin 24 Juni 2019. /Nasruddin

Terkini.id — Pengajuan hak angket yang diusulkan oleh sejumlah anggota DPRD Sulsel, telah disetujui melalui pembahasan pada rapat paripurna DPRD Sulsel, Senin 24 Juni 2019.

64 anggota dewan yang hadir pada rapat paripurna dengan agenda pembahasan pengusulan hak angket, 60 orang menyetujui usulan tersebut, 4 orang lainnya menolak hak angket.

Dengan demikian, usulan hak angket ditindaklanjuti dengan dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket yang berjumlah 20 orang dari masing-masing fraksi.

“Pansus Hak Angket ini akan bekerja paling lama 60 hari, dimulai sejak disetujui usulan tersbeut,” kata Ketua DPRD Sulsel, HM Roem.

Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah bersama pimpinan dan anggota DPRD Sulsel.

Sementara itu, Inisiator Hak Angket dari Fraksi Golkar, Kadir Halid mengungkapkan, alasan sejumlah anggota DPRD mengusulkan hak angket, karena menilai kepemimpinan Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah bersama wakilnya, Andi Sudirman Sulaiman terjadi “dualisme kepemimpinan”, hal itu pula yang menjadi judul dalam materi hak angket yang diajukan ke pimpinan DPRD.

“Banyak hal yang dilakukan gubernur dan wakil gubernur Sulsel yang kurang elok dan tidak berdasarkan etika pemerintahan yang ada,” kata Kadir Halid.

Dalam materi itu ada lima poin yang mendasar, pertama, kontroversi SK wakil gubernur tentang pelantikan 193 pejabat, dimana wakil gubernur membuat surat keputusan (SK) mengangkat dan melantik 193 pegawai eselon III dan IV lingkup Pemprov Sulsel yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian dibatalkan oleh gubernur.

Kedua serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulsel 2019 yang sangat kecil.

Ketiga, Manajemen PNS dalam lingkup Pemprov Sulsel, terkait hal tersebut, ditemukan banyak mutasi yang berasal dari kabupaten Bantaeng dan Bone ke Pemprov pasca pelantikan gubernur dan wakil gubernur, sehingga patut diduga terjadi kolusi, nepotisme dan pelaksanaan mutasi yang tidak sesuai prosedur.

Keempat, Dugaan KKN Dalam Penempatan Untuk Pejabat Tertentu. Terjadi kolusi dan nepotisme secara terang-terangan dalam penempatan pegawai dalam jabatan tertentu mulai dari eselon IV sampai tingkat eselon II.

Kelima, pencopotan pejabat pimpinan tingkat pratama, yang paling memprihatinkan dan menjadi sorotan publik adalah pencopotan Kepala Biro Pembangunan Setda Sulsel H Jumras dan pencopotan Kepala Inspektorat Sulsel Luthfi Natsir oleh gubernur tanpa mengindahkan mekanisme atau prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

Berita Terkait
Komentar
Terkini
Sulsel

Kadis Kehutanan Sulsel Dapat Rapor Merah

Terkini.id -- Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah menyebut, Kepala Dinas (Kadis) Kehutanan Provinsi Sulsel, Muhammad Tamzil layak mendapat rapor merah.Sebab saat Nurdin Abdullah melakukan
Sulsel

Wakil Gubernur Sulsel Pimpin Rakor Evaluasi SAKIP

Terkini.id -- Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Reformasi