NETWORK
Terkini.id, Jakarta – Dilantiknya Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ikut ditanggapi pakar hukum top, Refly Harun.
Menurut pakar hukum tata negara itu, kalangan internasional pasti akan tertawa jika Indonesia maju memperkenalkan inovasi dan risetnya ketika tahu bahwa politikus Megawati yang memimpin BRIN.
Hal itu diungkapkan Refly Harun lewat videonya yang tayang di kanal YouTube pribadinya, seperti dilihat pada Kamis 14 Oktober 2021.
“Kalangan internasional (dunia) pasti akan tertawa kalau sewaktu BRIN maju, apalagi kalau tahu Ketua Dewan Pengarahnya datang dari politik. Dia tak punya pengalaman riset sama sekali, bahkan maaf kata juga, lulus S1 pun tidak, walaupun belakangan akhirnya mendapat gelar doktor honoris causa dan profesor,” ujar Refly.
Ia pun lantas membacakan sebuah adagium yang tepat dengan fenomena Megawati menjadi sosok di balik BRIN.
- Megawati Ingatkan Anak Muda: Kalian Mau Senang K-Pop Tidak Apa-apa, Tapi Cintai Seni Kita
- CEK FAKTA: Ganjar Pranowo Minggat Dari PDIP
- Pengamat Nilai Jokowi Keluarkan Perppu Pemilu Untuk Ikuti Keinginan Megawati
- Pakar Sindir PDIP Soal Ganjar: Bu Mega Mainkan Drama Politik
- Ambulans PDI Perjuangan Bergambar Megawati dan Puan Maharani Hangus Terbakar
“Ada sebuah adagium, kalau urusan itu tak diserahkan pada ahlinya maka tunggulah kehancurannya,” tuturnya.
Refly juga menilai, banyaknya orang yang mengkritik adanya Megawati di BRIN terbilang masuk akal.
Pasalnya, kata Refly, hal itu seolah bukan sebagai tujuan utama waktu BRIN dihadirkan yakni memiliki otonomi untuk mengembangkan inovasi dan riset nasional.
Akan tetapi, justru saat ini BRIN yang berada langsung di bawah Presiden Jokowi ini malah menyerahkan kursi terhormat kepada orang yang tak punya latar belakang keilmuan riset dan teknologi.
Terlebih, menurut Refly, negara sendiri merogoh pendanaan besar untuk BRIN sampai akhirnya punya cabang di tiap daerah. Dengan demikian, ia menilai kini Megawati memangku dua jabatan penting baik di Dewan Pengarah BPIP dan BRIN.
“Kalau BPIP okelah itu bisa dianggap mainan politiknya Mega untuk dapatkan sebuah pengakuan dari negara seputar kedudukan tinggi di negara dengan level setingkat menteri atau lebih. Tetapi ternyata itu tidak cukup, diciptakan lah BRIN, yang secara psikologis justru juga di atas menteri,” kata Refly Harun.
Mengutip Hops.id, pakar hukum kondang ini juga menilai posisi Megawati di BRIN bisa lebih berkuasa dibanding menteri lantaran sejumlah nama menteri menduduki jabatan di bawah Mega yakni sebagai wakil ketua BRIN.
“Wakil ketuanya menteri keuangan, lalu menteri bapennas, itu artinya dia bisa lebih berkuasa dari menteri keuangan sekalipun. Makanya wajar kemudian datang kritik bertubi-tubi,” ujarnya.