Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani sebut oknum Pemerintah Daerah alias Pemda melakukan manipulasi data Bansos untuk kepentingan politik.
Hal ini disampaikan oleh Sri Mulyani dalam acara World Bank’s Indonesia Poverty Assessment di Jakarta pada 9 Mei 2023.
Adapun manipulasi tersebut dilakukan dengan cara mencantumkan nama pendukung tim sukses alias timses dalam data penerima Bansos.
“Jadi orang ‘miskin’ yang memilih akan didaftarkan. Atau lebih parah, timses yang teregistrasi (masuk daftar penerima bansos),” ujar Sri Mulyani, Rabu 10 Mei 2023.
“Pemda akan memilih keluarga ‘miskin’ yang memilihnya, jadi ini bukan benar-benar orang miskin,” lanjutnya.
- Kabinet Jokowi Sudah Rapuh, Mahasiswa Ingin Habis Lebaran Ganti Presiden, ini Analisis Rocky Gerung
- Sri Mulyani Sebut Kenaikan PPN 11 Persen Bukan Untuk Nyusain Rakyat, Nicho : Logika Koplak Seorang Menteri Keuangan
- Anggaran Negara Rp2,5 T untuk MotoGP Mandalika Dinyinyiri, Chusnul: Hambalang Rp2,5 T Mangkrak dan Stadion Anies Rp4,5 T Kadrun Diam
- Gegara Ini, Sri Mulyani Ungkap 'Pusing' Menjadi WNI!
- Mengejutkan! Sri Mulyani Ungkap Indonesia 58 Tahun Pakai UU Keuangan Belanda
Menurut Sri Mulyani, penyebab dari permasalahan ini adalah sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia.
“Demokrasi, pemilu memiliki konsekuensi,” tuturnya.
“Dan konsekuensi tersebut mengganggu kebijakan seperti ini,” lanjutnya.
Oleh karenanya, Kementerian Keuangan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional alias Bappenas akan mengandalkan program Registrasi Sosial Ekonomi atau proses pengumpulan data dari Badan Pusat Statistik alias BPS.
Sebagai informasi, penyaluran Bansos kepada timses bukanlah hal yang baru di Indonesia.
Pada tahun 2022, Achsanul Qosasi selaku anggota Badan Pemeriksa Korupsi alias BPK mengungkapkan bahwa tindakan pendaftaran timses menjadi penerima Bansos sering dilakukan oleh kepala daerah.
Selain timses, orang meninggal dunia juga masih sering tercatat sebagai penerima Bansos.
Hal ini membuat Indonesia diprediksi akan mengalami kerugian sebesar Rp6,93 triliun.
“Orang yang tidak ada di dalam daftar ikut menerima. Jadi dari Rp120 triliun Bansos, kami akan lakukan sampling dengan pemeriksaan yang valid, Rp5,5 triliun tidak masuk dalam DTKS (Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial),” ucap Achsanul Qosasi, dilansir dari kompastv.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.