Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Politisi Demokrat, Kamhar Lakumani meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk belajar dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal penetapan jadwal Pemilihan Umum (Pemilu).
Hal itu karena Kamhar Lakumani menilai bahwa masalah jadwal Pemilu ini membutuhkan kualitas dan kepemimpinan yang tinggi sehingga tak ada salahnya berkonsultasi dengan Presiden ke-6.
Sebagaimana diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum juga menetapkan tanggal pelaksanaan pemungutan suara Pemilu tahun 2024.
Pasalnya, KPU memiliki opsi pelaksanaan pemilu 2024 pada Februari, namun Pemerintah mengusulkan Mei 2024.
“Butuh kualitas kepemimpinan dan kenegarawanan tingkat tinggi. Untuk ini, tak ada salahnya berkonsultasi dan belajar dari Presiden RI ke-6 Pak SBY,” kata Kamhar pada Jumat, 15 Oktober 2021, VIVA.
- Tabloid 'Mengapa Harus Anies' Dilaporkan, Demokrat: Kami Berkeyakinan Bawaslu akan Menolak Laporan Tersebut
- Soal Promosi Anak, Demokrat: Zulhas Memakai Tangannya Sendiri, Jokowi Gunakan Tangan Pembantunya
- PDIP Enggan Berkoalisi dengan PKS dan Demokrat 2024, Kamhar: Partai Wong Cilik tapi Kok Menyulitkan Rakyat?
- Partai Demokrat dan PKS Apresiasi Sikap Tegas Megawati Tolak Penundaan Pemilu 2024
- Soal Tolak Penundaan Pemilu, Kamhar Lakumani Ingatkan Presiden Jokowi: Jangan Sampai Tercatat Jadi Bapak Makar Konstitusi
Kamhar menilai bahwa kekhawatiran munculnya matahari kembar jika Pemilu dilaksanakan pada Februari adalah hal yang berlebihan.
Ia menyinggung bahwa Indonesia telah memiliki pengalaman menghadapi dan menjalani transisi kepemimpinan nasional seperti yang pernah dicontohkan oleh SBY pascapemilu 2014.
Saat itu, kata Kamhar, SBY memberi ruang kepada Tim Transisi yang dipimpin Rini Sumarno Suwandi untuk berkoordinasi dengan instansi terkait agar peralihan kepemimpinan berjalan halus dan lancar tanpa ada goncangan.
Oleh sebab itu, Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat tersebut mengharapkan Jokowi untuk tak segan berkonsultasi dengan SBY.
“Menyiapkan transisi kepemimpinan tentunya tak mudah, apalagi untuk peralihan kekuasaan yang menandai berakhirnya kekuasaan kita dan menyiapkan karpet merah untuk pengganti kita,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kamhar mengungkapkan bahwa Partai Demokrat lebih setuju dengan usulan KPU yang ingin Pemilu dilaksanakan pada 21 Februari 2024.
Namun, lanjutnya, jika pelaksanaan Pemilu dipaksakan pada 15 Mei 2024, maka pelaksanaan Pilkada bisa dimajukan pada 2023 demi menghindari waktu yang berhimpitan.
“Pemajuan Pilkada ini bisa menjadi solusi atas berbagai polemik yang sebelumnya mengemuka, mulai dari persoalan anggaran, beban kerja, lamanya masa jabatan Plt kepala daerah, hingga terlalu banyaknya daerah yang mesti di-Plt-kan,” ujar Kamhar Lakumani.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.