Miris! Kasus Wadas Belum Usai, Perusahaan Tambang Hendak Mengeruk Hak Rakyat di Parigi Moutong, Walhi: Menciptakan Ketimpangan Sosial Saja

Terkini.id, Jakarta – Polemik Wadas belum selesai, kali ini warga di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah tengah melakukan demonstrasi memperjuangkan haknya.

Mereka menolak izin usaha tambang emas milik PT Trio Kencana yang memiliki konsesi lahan di Kecamatan Kasimbar, Toribulu, dan Tinombo Selatan.

Dalam demonstrasi tersebut, dikabarkan satu orang tewas tertembak saat massa demonstrasi dibubarkan paksa oleh aparat kepolisian.

Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Tani Tolak Tambang (KTT) meminta kepada pemerintah untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) korporasi tersebut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mencabut 2.078 izin usaha tambang mineral dan batubara.

Hal itu Jokowi lakukan sebab tidak pernah ada dari pihak perusahaan yang bersangkutan menyampaikan rencana kerja.

Menanggapi langkah Jokowi tersebut, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengatakan hal tersebut tak perlu dipuji sebab apabila pencabutan izin tidak dilakukan makan akan berpotensi merusak lingkungan.

Namun di sisi lain, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menanggapi bahwa langkah Jokowi ini dinilai akan sia-sia. Sebab pemerintah akan tetap memberi izin baru kepada investor yang dianggap akan lebih mampu mengelola izin konsesi.

“Maka pekerjaan mencabut ribuan izin tersebut adalah sia-sia. Tidak menyelesaikan masalah yang ada yaitu ketimpangan penguasaan atau kepemilikan lahan,” kata Pengkampanye Hutan dan Kebun, Eksekutif Nasional Walhi dikutip dari laman Tempo pada Senin, 14 Februari 2022.

Dalam hal ini, diduga juga terjadi kekerasan yang dilakukan aparat kepada warga. Walhi mencatat, sepanjang 2021 hingga saat ini, setidaknya terdapat kurang lebih 182 orang yang mengalaminya.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.