NETWORK
Terkini.id, Jakarta – Tifatul Sembiring belum lama ini turut menyoroti Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar.
Dimana Muhaimin beberapa hari lalu mengusulkan Jabatan Gubernur Ditiadakan setelah Pilgub dihapus pada 2024.
Melihat hal tersebut Tifatul Sembiring menilai bahwa Kalau jabatan gubernur dihapus yang pusing pastinya Presiden yang diungkapkan melalui sebuah cuitan di akun media social twitter miliknya.
“Kalau jabatan Gubernur dihapus yang puyeng ya Presidennya,” tulis Tifatul di akun media social twitter. Sabtu, 4 Februari 2023.
Lebih lanjut “ Bisanya control 34 Gubernur akan jadi berhadapan dengan 514 bupati/walikota. Ini juga hapus amandemen UUD. Struktur pemerintahan negara sebesar ini memang perlu bertingkat, rumit kali idenya,” pungkasnya.
- Iskan Qolba Lubis Dilaporkan ke MKD, Tifatul Sembiring: Hak Anggota Dewan!
- Soroti Sufmi Dasco, Tifatul Sembiring: Gitu Mau Koalisi?
- Ingat Usia! Surya Paloh Sarankan Prabowo Tak Maju di Pilpres, Tifatul: yang Dikasi Pesan Sadar Nggak
- Guntur Romli Sindir UAS, Tifatul Sembiring: Asal Tahu Saja, Batam-Singapura Cuma 40 Menit!
- Dikritik Tifatul Sembiring Soal LGBT, Mahfud MD: Antum di DPR yang Tak Sahkan
Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwaKetua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengusulkan dihapusnya pemilihan gubernur (pilgub) secara langsung oleh rakyat ditargetkan untuk Pemilu Serentak 2024.
Setelah pilgub dihapus, dia mengusulkan agar jabatan gubernur juga perlu ditiadakan.
Usulan Cak Imin ini, panggilan Muhaimin Iskandar, merupakan kelanjutan dari pernyataannya yang menganggap jabatan gubernur tidak relevan lagi.
“Bertahap. Pilgub dulu (dihapus). Jangka pendeknya pilgub karena melelahkan tiga (pemilu): pilpres, pilgub, pilkada kabupaten/kota. Cukup atas dan bawah, tengah enggak usah. Atas itu pilpres, bawah itu pilbup dan pilwalkot. Ya kalau bisa 2024,” jelas Cak Imin. DIkutip dari Kompas.com.
“Ke depannya karena fungsinya tidak efektif hanya pengawasan, maka bisa dilakukan oleh kementerian, sehingga jabatan gubenur suatu hari mungkin tidak diperlukan,” tambahnya.
Ia kembali mengulang pendapatnya bahwa diperlukan kajian mendalam terkait relevansi peran gubernur dalam pemerintahan daerah. Sebab, menurutnya, bukan gubernur yang bersentuhan langsung dengan rakyat, melainkan wali kota dan bupati.
Sementara itu beberapa netizen pun turut memberikan komentar beragam di akun media social Twitter Tifatul Sembiring.
“Kalau perlu bupati/Walkot?Camat dihapus aja sekalian, jadi presiden langsung aja ke Kades. Cocok lah kades minta jabatan diperpanjang 9 tahun kalua perlu 18 tahun sekalian negeriku sakit #lekassembuhnegeriku,” tulis @rah***.
“Pak @MuhaiminIskand apa bukan sebaiknya hapus posisi wakil Menteri, wakil gubernur dan wakil bupati? Sesibuk apa masing-masing sampai butuh Menteri.. toh wapres sekarang aja entah brantah kajian ilmu organisasi buang-buang cuan negara.. ato alokasi pengusung?,” kata @Rhy***.