Musrenbang Kecamatan Wajo Godok Tiga Masalah Fundamental

Terkini.id, Makassar – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Wajo tahun anggaran 2020 tengah menggodok usulan hasil Musrembang Kelurahan.

Camat Wajo, Ansar Kalam mengatakan, saat ini, pihaknya telah mengusulkan tiga hal yang menjadi skala prioritas di wilayahnya.

“Drainase, parkir yang semrawut, dan masalah ekspedisi,” kata dia saat ditemui di Hotel Karebosi Condotel, Rabu, 5 Februari 2020.

Selama musim hujan, Ansar mengatakan aliran air drainase berjalan dengan lancar karena satgas drainase telah bekerja secara maksimal. Di sisi lain, ia menyoroti upah satgas drainase yang terbilang rendah.

“Drainase cukup lancar ini berkat adanya satgas drainase yang senantiasa membersihkan drainase, tapi ini perlu diperhatikan masalah gaji mereka yang cukup rendah, 40 ribu,” kata dia.

Ia pun meminta penambahan gaji untuk satgas darinase. Hal itu, kata dia, untuk menambah gairah kinerja satgas drainase.

“Kami lihat yang dibersihkan itu harus 50 cm ke bawah apa pun yang bisa dibersihkan kami bersihkan,” kata dia.

Ia juga menyoroti masalah parkir yang sembrawut di sepanjang Jalan Sulawesi. Hal itu telah memberi kontribusi terhadap kemacetan arus lalu lintas.

“Ini menjadi momok di Kecamatan Wajo. Sepanjang Jalan Sulawesi juga ini sering macet. Pasar Sentral di pusat Jalan Irian itu juga sering macet karena tidak teratur parkirnya,” kata dia.

Dia berharap PD Parkir yang menangani pasalah parkiran melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sehingga, kata dia, pihaknya bisa ikut terlibat dalam mengurai kesemrawutan parkir.

Camat Wajo melihat persoalan parkir bukan sesuatu yang rumit.

“Sebenarnya tidak susah kalau mereka mau diatur terutama petugasnya. Kalau memang tidak mau diatur, ya ganti saja. Selesai,”

Ansar mengatakan, masalah parkir seyogyanya bukan hanya berorientasi pada peningkatan PAD. Namun, kata dia, melihat sisi lain seperti arus lalu lintas yang macet. Terlebih, Kecamatan Wajo merupakan salah satu pusat perdagangan di Kota Makassar.

Terakhir, Ansar menyebut masalah ekspedisi tak kunjung teratasi di wilayahnya. Dia mengatakan, Pemerintah Kota Makassar belum mempunyai aturan tentang ekspedisi dalam bentuk Perda atau Perwali.

Padahal, tahun 2006, ia mengatakan ada aturan pada salah satu Surat Keputusan (SK) Wali Kota yang mengatur tentang tata cara bongkar muat.

“Kami tadi coba bahas kembali jadi sebagai Perwali apa tidak,” pungkasnya.

Komentar

Rekomendasi

Dua Wilayah Terkena Dampak Pengerjaan Pipa Distribusi Perumda Air Minum Kota Makassar

Iqbal Sebut Kunjungan Pejabatnya ke Kemendagri Bukan Urus Mutasi

Sensus Penduduk Pakai Sistem Online, Begini Penjelasan Akademisi dan Diskominfo

Gandeng PLUT Sulsel, Naka Nusantara Gelar Pelatihan Fasilitator UMKM

Unjuk Rasa Tolak Kebijakan PD Parkir Makassar

Ini Empat Calon Direksi Perumda Air Minum Makassar yang akan Dilantik, Hamzah Ahmad Calon Dirut

Appi Optimis Diusung PPP di Pilwali Makassar 2020

Peduli Isu Lingkungan, Makassar Digital Valley Gelar Program Green Network

Hadir di Seminar Nasional Educare, Deng Ical Bicara Tantangan Tenaga Kesehatan Era 4.0

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar