Nadiem Makarim Dinilai Susah Diajak Dialog, Syaiful Huda: Dia Mau Jalan Sendiri

Terkini.id, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, mengkritisi kinerja Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Makarim.

Syaiful Huda menilai koordinasi yang terbangun antara Mendikbud Ristek dan DPR RI tidak begitu efektif, khususnya terkait kebijakan pengangkatan guru honorer.

Hal tersebut lantaran Syaiful Huda mendapati Nadiem tidak cukup komunikatif dengan DPR RI. 

Baca Juga: Kunjungan Dapil, ARW Program Yang Telah Dinikmati dan Akan Dinikmati...

Dengan begitu, menurut Syaiful Huda menunjukkan Nadiem ingin semua kebijakan sesuai keinginannya saja dengan tidak banyak membuka ruang dialog.

“Mungkin mas menteri ingin semua kebijakannya seperti yang beliau inginkan, ingin landing semua, jadi kelihatannya membatasi dialog,” ujar Huda dalam serial diskusi Polemik Trijaya bertema ‘Cerita Guru Honorer‘, mengutip Berita Politik RMOL, Sabtu 27  November 2021.

Baca Juga: Pemerintah dan KPU Sepakat Jadwal Pemilu 14 Februari 2024

Lebih lanjut, diceritakan Syaiful Huda, saat proses rekruitmen tahap pertama PPPK seharusnya hanya 80 ribu guru honorer yang lolos. Namun, Nadiem kemudian meloloskan 173 ribu setelah mendapat desakan Parlemen.

“Karena itu dalam berbagai hal, relatif semacam ruang kompromi itu terjadi. Misalnya kemarin, soal rekrutmen yang kemarin tahap pertama PPPK, itu kalau gak ada kompromi yang lolos hanya 80 ribu mas, akhirnya karena kita ngotot akhirnya yang lolos 173 ribu,” jelasnya.

Selain itu, Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mengatakan, Nadiem hanya terlihat ada keinginan untuk memberi afirmasi kepada guru honorer, tapi semangatnya belum terlihat.

Baca Juga: Pemerintah dan KPU Sepakat Jadwal Pemilu 14 Februari 2024

Disebutkan Syaiful Huda, terutama para guru honorer yang lama mengabdi belum merasakan keberpihakan pemerintah.

“Kita minta ada kebijakan khusus untuk langsung diangkat menjadi pegawai PPPK dan ini tidak menyalahi aturan karena masih ada PP yang menyangkut soal itu,” pungkasnya. 

Bagikan