Minta Presiden Jokowi Tak Tandatangani RUU Daerah Otonomi Baru Provinsi Papua, Natalius Pigai: Ini Kriminal Konstitusi!

Terkini.id, Jakarta – Natalius Pigai meminta kepada Presiden Jokowi untuk tidak menandatangani RUU Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua.

Lewat akun media sosial Twitter miliknya, Mantan Komisioner Komnas HAM tersebut menyebutkan bahwa masih ada isu perihal pembuatan Undang-Undang itu.

Permasalahannya adalah Bupati memberikan uang kepada anggota DPR perihal pasal pemekaran kala Otonomi Khusus (Otsus) Papua direvisi.

Natalius Pigai kemudian bahkan juga menyematkan sebuah video yang berisi tentang pengakuan bupati perihal hal tersebut.

“Saya minta Presiden RI tidak boleh menandatangi RUU Pemekaran Papua karena Bupati Bayar Uang Ke Anggota DPR RI untuk Pasal Pemekaran saat Revisi UU Otsus Papua. Berikut bukti video pengakuan Bupati. Ini kriminal Konstitusi!,” cuitnya melalui Twitter pribadinya @NataliusPigai2 yang dikutip Jumat 15 Juli 2022.

Cuitan Natalius Pigai tersebut sontak membuat para warganet melontarkan beragam tanggapan yang membanjiri kolom komentar.

“Pengakuan nyata praktek suap menyuap di DPR untuk membuat, atau merubah Undang-Undang sesuai keinginan yang memesan. Itulah kerjaan mereka sesungguhnya yang selalu mengatasnamakan RAKYAT,” cuit akun @al_faqru.

“Benar bahwa di video ini terbukti bahwa ada kepentingan Bupati di Tanah Papua untuk merevisi UU Otses Papua. Tuhan tidka pernah memalingkan mukanya dari Tanah Papua. Tanah Papua dalam genggaman Tuhan. Tanah yang diberkati Tuhan. Amin,” tulis akun @a_yerry.

“Tuhan maha adil dan benar. Bahwa DOB dan OTSUS itu kepentingan orang-orang tidak memiliki hati nurani. Pembangunan itu penting tapi harus di seimbang dengan pembangunan manusianya agar mereka mandiri,” tulis akun @MaranYusup.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.