Omnisbus Law Jadi Pro Kontra, Bachtiar: Pemerintah Perlu Libatkan Buruh Dalam RUU

Diskusi "Pro kontra Omnisbus Law" disalah satu warkop di kota Makassar, Sabtu 21 Maret 2020.

Terkini.id — Saat ini DPR RI akan segera membahas naska Akademik rancangan Undang-Undang (RUU) Omnisbus Law Cipta Kerja yang menjadi pro kontra bagi tenaga kerja di seluruh Indonesia. 

Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (SKPI) Sulsel, Abdul Muis mengatakan dalam RRU ini akan menjadi pelemahan tenaga kerja karena didalamnya terdapat undang undang yang melemahkan para buruh, khususnya jaminan sosial hingga tak mendapatkan pesangon saat berhenti dari perusahaan yang dia tempati bekerja. 

“Setelah kami cermati, memang melemahkan pekerja yang sangat besar, ada aturan yang dirubah merubah dan menghapus. Tapi menerbitkan aturan baru,  terutama jaminan sosial kita semua,” kata Abdul Muis dalam diskusi “Pro kontra Omnisbus Law” disalah satu warkop di kota Makassar, Sabtu 21 Maret 2020.

Dirinya juga menyebutkan dalam pembahasan naska akademik tak ada satupun dari perwakilan buruh yang dilibatkan. Bahkan pihaknya berupaya menggagalkan  RUU Omnisbus Law. 

“Jika memang nantinya disahkan kita masih memiliki hak untuk melakukan penolakan dengan mengajukan judicial review ke MK, ” tuturnya.

Pengamat Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Amkop Makassar Dr Bahtiar Maddatuang mengatakan berdasarkan informasi yang yang dia dapatkan memang pemeritah tak melibatkan perwakilan buruh, seharusnya kata dia mereka ikut andil juga. 

“Harus  ditinjau ulang, saran saya pemerintah dapat  melibatkan para buruh, atau organisasi yang berpihak kepada buruh,” katanya

Tapi kata dia yang harus ditingkatkan oleh pemerintah saat ini bagaimana investasi yang lima persen tersebut bukan untuk pembangunan tapi disetor industri atau mesin. 

“Investasi saat ini masih bagus, tapi lebih banyak pada sektor pembangunan saja dan kita harapkan bagaimana bisa juga pada sektor mesin,” ujarnya.  

Dirinya menyebutkan saat ini pemerintah ingin bagaimana investasi dari Cina ke Indonesia setelah Cina mengalami kejolakan dengan Amerika.

Komentar

Rekomendasi

Berita Lainnya

Cegah Corona, PMI Makassar Semprot Disinfektan Dua Perumahan Dosen

Gandeng PMI Makassar, PT Bintang Salurkan 1000 APD ke Sejumlah RS

DPRD Makassar Alokasikan Rp10 Miliar Untuk Penanganan Covid-19

KM Lambelu Dikarantina 2 Mil Dari Dermaga Makassar

Pemkot Makassar Belum Terapkan PSBB, Ini Tanggapan Ketua DPRD

Hindari Politisasi Penyaluran Bantuan Dampak Covid-19

Jurnalis distribusikan APD di 11 Kecamatan Kota Makassar

PMI Makassar Semprot Disinfektan Balai Kota

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar