Opini : Ekonomi Negara Berpihak Kemana?

Terkini.id, Makassar – Sebanyak 22 juta penduduk Indonesia dilaporkan menderita kelaparan dalam kurung waktu dua tahun pemerintahan presiden Jokowi , tepatnya pada periode 2016-2018. Hal itu terungkap dalam laporan bertajuk “Policies to Support Investment Requirements of Indonesia’s Food and Agriculture Development During 2020-2045. Yang dibuat oleh Asian Developmen Bank (ADB) bekerja sama dengan Internasional Food Policy Research Institute (IFPRI).

Angka 22 juta tersebut merupakan 90 persen dari jumlah orang miskin Indonesia, yang tercatat sebanyak 25,14 juta versi Badan Pusat Statistik (BPS). Dimana kondisi kekurangan ini desebabkan oleh sejumlah faktor salah satunya sektor agrari dan pertanian yang menurun sejak tahun 1975, sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Begitu pula dengan sistem penyerapan tenaga kerja juga berlangsung lamban. Selain, itu, distribusi pangan juga disebutkan tidak merata dan menjadi masalah paling krusial.

Dilaporkan Indonesia menempati urutan ke-65 dari total 113 negara. Sementara negara tetangga Malaysia ada diurutan ke-40, Thailand ke-54 dan Vietnam ke-62. ABD menyebutkan Indonesia mampu bebas dari kasus kelaparan sekitar tahun 2030-2045. Dengan syarat ada peningkatan disektor pangan, mulai dari investasi pertanian dan modernisasi sistem pasar pangan. (ccnindonesia.com)

Fakta ini sungguh sangat memilukan. Ditengah tengah penguasa disibukkan denga isu radikalisme ternyata hanya upaya untuk mengalihkan isu atas kegagalan pemerintah dibidan ekonomi . dimana pemerintah yang sedang melakukan sejumlah proyek yang khususnya proyek infrastruktur namun ternyata tidak mampu mengatasi masalah ekonomi rakyat khususnya masalah kemiskinan dan kelaparan.

Sementara pemerintah juga sedang melakukan kerjasa sama dengan China melalui OBORnya, proyek infrastruktur ternyata hanya menjamin kelancaran arus barang dan jasa, dari dan ke China , hanya untuk menunjang ambisi China yang ingin mengulang kesuksesan melalu jalur sutera. Melalui OBOR China mendapatkan jaminan serapan pasar untuk produk industry mereka. Mereka mendapatkan jaminan bahan baku dari Indonesia sekaligus mereka mengekspor tenaga kerja china ke Indonesia dengan berbagai modus kerjasama dengan Indonesia.

Sedangkan proyek infrastruktur hanya menguntungkan china, dan tidak mampu menguntukan rakyat, pertanian rakyat, industri rakyat, maupun manufaktur dalam negeri.

Pemerinta juga sibuk mengekspor tenaga kerja dari China sedangkan pengangguran di Indonesia tertinggi, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tengah tahun ini, tercatat ada 5.01 persen penduduk produktif yang menganggur. Indonesia juga tertinggi dari Laos dan Kamboja, yang secara berurutan mencatatkan 0,60 persen dan 0,10 persen pengangguran dalam data BPS. (idtoday.co/2019/10).

Inilah bukti kegagalan pembangun ekonomi di rezim saat ini. Karena makin liberal dan mementikan investor asing. Disisi lain kesejahteraan makin merosot, kelaparan merajalela, jutaan orang menganggur dan semakin beratnya beban hidup dengan naiknya tarif layanan publik.

Maka dari sini kita mampu melihat bahwa penguasa dalam demokrasi adalah para pemilik modal. Dan rakyat hanyalah pelengkap saja.
Padalah Rasulullah saw. Telah bersabda: “ bahwa kaum muslim berserikat dalam tiga hal, yaitu padang rumput, air, dan api. (HR. Abu Daud). Ada hak rakyat didalam kekayaan alam Indonesia, bukan hanya sebagai barang dagangan untuk menarik investor tanpa memikirkan kesejahteraan rakyat.

Penguasa adalah pelayan rakyat, dimana penguasalah yang paling bertanggung jawab atas orang-orang yang dipimpinnya. Kesejahteraan rakyat adalah tugas utama para penguasa, melayani rakyat sampai tidak ada lagi rakyat yang terzalimi, menderita, dan kelaparan. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah bahwa “Abu ja’la (ma’qil) bin jasar r.a berkata: saya telah mendengar Rasulullah bersabda: tiada seorang yang diamanahi oleh Allah memimpin rakyat kemudian ketika ia mati ia masih menipu rakyatnya, melainkan pasti Allah mengharamkan baginya surge. (HR. Bukhari, muslim).

 

Oleh : Nurlinda/ pemerhati sosial

Berita Terkait