Opini: Relasi Kuasa dan Ketimpangan

SUATU ketika Albert Hirscman pernah menyodorkan gagasan treckle down effect sebagai sebuah mesin perubahan sosial ekonom, lalu seketika hal itu melambungkan namanya di kancah global.

Ia amat percaya dampak tetesan kebawah dari industrialisasi mampu memperbaiki kondisi sosial ekonomi disekitarnya, sampai-sampai gagasan ini dianggap menjadi resep yang ampuh untuk mengobati kemiskinan dan ketimpangan yang terjadi, bahkan diyakini menjadi jurus jitu melesatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Tak ada yang menyangka gagasan itu berubah menjadi dogma ekonomi pembangunan seantero dunia, termasuk di Indonesia. Apalagi di era orde baru, model ini ikut memframing lanskap perekonomian kita. Tidak tanggung-tanggung, nyaris 32 tahun model ini dipraktikkan di tanah air. 

Baca Juga: Inovasi Organisasi Pengelola Zakat dalam Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat

Para ideolog developmentalis dibantu pemerintahan tangan besi ala Soeharto, mempraktikkan model pembangunan itu dengan seyakin-yakinnya. Alih-alih mereduksi kemiskinan dan ketimpangan, yang terjadi malah sebaliknya.

Model itu ikut menggiring Indonesia ke jurang ketimpangan yang amat luar biasa. Momentum reformasi 1998 akhirnya menjadi penyelemat dan memutus mata rantai itu.

Baca Juga: Tobat Susah dan Susah Tobat

Tuntutan rakyat akan desentralisasi dan redistribusi kewenangan, dianggap menjadi antitesa sekaligus resolusi dari praktik pembangunan sebelumnya. Lantas, apakah itu benar-benar bisa menyelesaikan persoalan yang ada? Ternyata tak semudah itu. Menyembuhkan luka yang menganga, bukan hanya sekejap. Butuh waktu yang lama.

Setali dengan kebijakan pembangunan ini, mempersempit gap antara yang miskin dan kaya bukan perkara mudah. Hampir 23 tahun reformasi berlalu, bukannya tambah baik. Kening kita justru semakin berkerut dan membuat kita terhentak, ketika membaca publikasi data yang ada.

Bukan main, Oxfam menyebutkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia bertumbuh semakin ekslusif dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi belum mampu mereduksi angka kemiskinan dan ketimpangan secara massif. Indonesia menjadi negara keempat terbesar di ASEAN yang mengalami pertumbuhan tidak berimbang.

Baca Juga: Tobat Susah dan Susah Tobat

Kekayaan empat orang terkaya di Indoensia setara dengan 100 juta orang miskin dan sekitar 50% kekayaan Indonesia dikuasai oleh 1% orang terkaya dinegara ini.  Ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi menjadi isu global yang tidak terhindarkan dalam agenda perencanaan pembangunan.

Seperti kata Dienemann (2013) perkonomian yang bertumbuh secara ekslusif menjadi tantangan terbesar dalam mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas. Tesis Albert Hirscman runtuh! Kekayaan kelas menengah dan kaum kaya semakin tak terbendung. Dalam pengamatan saya, merubah penghidupan kelas bawah itu tak mudah.

Thomas Pikkety seorang penulis buku “Capital; In The Twenty First Century” berkali-kali menegaskan kalau apa yang dianjurkan oleh Hirscman itu menyesatkan. Peraih nobel ekonomi sekelas Paul Krugman pun ikut mengamini gagasan ilmiah dari Pikkety ini. Pikkety membuktikan secara scientific dengan data statistik yang sangat akurat, memperlihatkan bagaimana kapitalisme bekerja, kemiskinan dan ketimpangan berlangsung dari masa ke masa, dari era kerajaan eropa sebelum revolusi Perancis hingga hingga era kontemporer. Coba lihat, apa yang terjadi di Indonesia sama dengan yang terjadi di Amerika, 1% orang terkaya disana menguasai 95% pertumbuhan pendapatan negara itu. Bahkan ia menegaskan bahwa sentralisasi kapital orang terkaya dunia, ternyata menjadi biang kerok ketimpangan global. Ketimpangan seperti ini berpotensi menciptakan kekacauan, bisa saja menjadi pemantik meledaknya kemarahan rakyat, seperti saat revolusi Perancis meletus, tegas Pikkety. 

Nah, mari kita cermati situsi ketimpangan terkini. Pasca amukan Covid-19, yang tidak hanya memakan korban jiwa tapi ikut memukul perekonomian nasional. Ketimpangan semakin terpampang nyata. Sebelum pandemi ini mewabah rasio gini nasional hanya sebesar 0,380 ditahun 2019.

Namun, setelah pandemi merebak ketimpangan ini semakin menganga diangka 0,381 di tahun 2020, disaat pertumbuhan ekonomi terkontraksi diangka -2,07%. Lalu pemerintah menggadang-gadang pemulihan ekonomi akan terjadi, disaat 70% vaksinasi berjalan dan membentuk herd immunity, yang akan sejalan dengan kekebalan kelompok. Jangankan mewujudkan herd immunity, momentum Covid-19 ini justru semakin menegaskan dominasi kelas menengah atas.

Data yang dirilis LPS mengafirmasi bahwa dana simpanan kelas menengah naik 14,2% ditengah pandemi, khususnya simpanan diatas 5 miliar keatas. Sebaliknya, dana simpanan dibawah angka 10 juta rupiah semakin menurun.

Artinya, kelas bawah semakin tertekan pasca pandemi ini berlangsung. Hal itu juga ditandai dengan angka pengangguran dan kemiskinan yang meningkat tajam. Lantas apa yang dilakukan pemerintah? Menggelontorkan dana bansos. Sementara, dana bansos itu tak bisa mengatasi ketimpangan. Tapi, hanya sebagai solusi yang bersifat temporer, agar kaum rentan bisa bertahan hidup ditengah pandemi.

Lantas, apa kabar program pengentasan kemiskinan, ekonomi inklusif dan program pemberdayaan? Akhir-akhir ini justru kita banyak menyaksikan dari desa hingga perkotaan, program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan, banyak bernasib buruk. Anggaran digelontorkan gila-gilaan dengan harapan kemiskinan berkurang, ketimpangan menurun. Lalu diturunkan dengan berbagai macam program, hingga dikerjakan keroyokan oleh pemerintah. Tapi apa itu banyak merubah keadaan? Ternyata tidak. Alih-alih ingin mengentaskan kemiskinan.

Nampaknya yang ingin memberdayakan ternyata jauh lebih miskin dibanding orang yang akan diberdayakan. Anggaran banyak dikorupsi, pelaksanaan program sekedar untuk menggugurkan kewajiban saja. Nyaris tiap bulan kita menyaksikan di TV, seorang Kepala Desa, Bupati, Walikota, Gubernur hingga Menteri ditangkap oleh KPK. Artinya, dari bawah hingga level atas semua ikut beramai-ramai mencukur APBD/APBN. Mereka merampok kas negara. Mereka ini bukan orang bodoh, mereka orang-orang pintar, paham berbagai banyak macam hal. Lalu celakanya, proses perampokan ini nampaknya tidak mengenal situasi.

Sebagai contoh, ditengah penghidupan yang serba susah, bantuan sosial Covid-19 ikut di korupsi oleh seorang Menteri Sosial, tidak main-main 8,8 miliar rupiah disikat olehnya. Paket bansos di sunat 10.000 rupiah per bungkus. Dagelan macam apa ini. Miskin sekali para pejabat ini, kasihan sekali.

Seperti kata Tania Lee dalam bukunya “The Will To Improve”, program pemberdayaan sangat jauh dari yang dicita-citakan, ia menemukan mengapa program pemberdayaan dengan perencanaan yang maha hebat, tak pernah sampai pada yang dicita-citakan, karena orang yang ingin memberdayakan sedang beramai-ramai melakukan pemberdayaan bagi dirinya sendiri, stakeholder yang ambil bagian adalah aparatur pemerintah, dewan, bahkan NGO juga melakukan praktik yang sama. Berangkat dari tesis itu, memberi kesan bahwa sesungguhnya merekalah yang miskin.

Mereka lebih miskin dari orang-orang yang miskin dijalanan karena tak menggunakan akal dan pikirannya, untuk bertindak senekat itu. Kata seorang sosiolog ternama Ali Syariati, sejatinya kemiskinan bukan berarti sehari tanpa makanan, tapi kemiskinan itu sehari tanpa berpikir. Miris sekali. Jangan-jangan proyek pengentasan kemiskinan mesti dimulai dari atas kebawah. Kita sampai pada titik krisis kredibilitas dan kepemimpinan. Kekuasaan yang menyimpang, melegitimasi ketimpangan berkelanjutan. 

Penulis: Andi Faisal Anwar

(Dosen Ilmu Ekonomi UIN Alauddin Makassar/ Pengurus ICMI Kota Makassar)

Bagikan