Panwaslu Panakukang Tengah Dalami Kasus Ketidaknetralan Oknum ASN

Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, A Anna Sakti.(terkini.id/kamsah)
Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, A Anna Sakti.(terkini.id/kamsah)

Terkini.id,Makassar – Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kec. Panakkukang Kota Makassar, A. Anna Sakti, mengaku tengah mendalami dugaan pelanggaran ihwal netralitas terhadap oknum Aparat Sipil Negara.

“Prosesnya masih dari tahap informasi awal, tadi kami mengundang oknum yang diduga melanggar ketidaknetralitasan ASN, oknum tersebut menghadiri dan sangat kooperatif terkait dugaan yang disangkakan,” kata A. Anna saat ditemui di Kantor Bawaslu Panakukang, Makassar, Selasa 16 April 2019.

Terkait rentang waktu proses investigasi, A. Anna menyebut ada alur penanganan yang harus dilalui. “Melalui hasil klarifikasi, kami akan singkronkan dengan klarifikasi dengan undangan lain sekaitan dengan oknum tersebut seperti saksi,” ungkapnya.

Setelah itu, kata dia, membuat acara pleno hasil investigasi, kemudian mengeluarkan hasilnya, “Apakah ini bisa ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran atau tidak ditindaklanjuti,” terangnya.

Kendati demikian, dia berjanji akan menuntaskan kasus tersebut secepat mungkin. Meski, kata A. Anna, di dalam aturan Perbawaslu 7 tak ada batas waktu terkait syarat formil materil.

“Tetapi syarat formil materilnya terpenuhi semua, jadi akan pleno untuk meningkatkan apakah ditindaklanjuti atau tidak, paling lambat besok sore hasilnya sudah keluar,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, dia juga mengatakan bahwa satu saksi sudah dimintai keterangan tadi siang terkait pelanggaran oknum ASN tersebut.

“Satu saksi yang satu lagi tidak sempat hadir karena tidak bersedia, (takut). Jadi ada dua saksi,” tutupnya.

Sebagai tambahan, saksi terhadap oknum ASN tersebut berpotensi menjadi terduga. Hal itu lantaran sebagai saksi dia menjabat Ketua KPPS TPS 13.

Sebagai Ketua KPPS yang notabene adalah penyelenggara Pemilu, saksi dapat dikenai aturan DKPP No. 2 tahun 2017 tentang kode etik penyelenggara Pemilu.

Berita Terkait
Komentar
Terkini
Opini

74 Tahun Indonesia, Merdeka dalam Penindasan

TANGGAL 17 Agustus 2019, bangsa Indonesia dari Sabang sampai Marauke memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74 tahun.Berbagai macam bentuk kegiatanpun dilakukan dalam rangka
Opini

Memaknai Kemerdekaan Bukan Sekedar Simbolik

TUJUH belas Agustus merupakan momentum bersejarah sepanjang rentetan peristiwa, yang turut menghiasi dalam konsep Indonesia.Euforia kemerdekaan menggema dari berbagai penjuru mendengar teks proklamasi di
Opini

Aktivis Repotlusioner

SEJARAH gerakan mahasiswa secara heroik menggambarkan kecerdasan dan militansi perjuangan mahasiswa dalam menciptakan gerakan massa dengan tujuan memperbaiki kebobrokan tatanan yang ada di Indonesia.Bagi
Opini

Mengapa Pemadaman Listrik Begitu Lama?

DI mana-mana terjadi mati listrik. Di Amerika, Eropa apalagi Indonesia. Penyebabnya yang berbeda.Persoalannya: Seberapa sering.Seberapa luas.Seberapa lama.Ada kalanya sering mati lampu. Itu karena produksi
Opini

Mensegerakan Revisi PP No. 44 Tahun 2015

KEHADIRAN program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan terus memberikan manfaat bagi pekerja kita. Khusus untuk Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan
Opini

Aspal Buton sebagai Aspal Berongga

Buku hasil adaptasi dari disertasi penulis  yang diselesaikan pada program studi Teknik Sipil Universitas Hasanuddin pada tahun 2018 lalu.Buku ini menganalisis pengaruh penambahan bahan
Opini

Titanium Megawati

"Tulis dong soal pidato Bu Mega di Bali"."Tidak mau"."Menarik lho pak. Apalagi kalau DI's Way yang menulis"."Politik. Sensitif," balas saya."Soal Sengon 1 Triliun itu
Opini

Cara BUMN Tiongkok Berkembang

PADA tahun 2015, pemerintah China melakukan reformasi radikal terhadap BUMN. Dari total 117 BUMN, disusutkan menjadi 98 BUMN saja. Dampaknya bukan hanya pengurangan jumlah BUMN