Masuk

Pemerintah Bakal Tarik Biaya Akses NIK Rp1000, Netizen: Gila! Seribu Digasak Juga

Komentar

Terkini.id, Jakarta – Pemerintah berencana akan menerapkan tarif Rp1000 setiap kali akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) di database kependudukan.

Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyebut aturan akan berlaku bagi lembaga pengguna database kependudukan.

Biaya juga akan dikenakan jika suatu lembaga mengakses unsur data kependudukan lain. Detail biaya sedang dirumuskan dalam rancangan peraturan pemerintah penerimaan negara bukan pajak (RPP PNBP).   

Baca Juga: NIK Bakal Jadi NPWP, Apa Semua Orang Wajib Pajak?

“Sudah disosialisasikan juga ke berbagai lembaga sesuai rapat terdahulu untuk akses NIK Rp1000 per akses NIK,” kata Zudan Arif melalui pesan singkat dilansir dari CNN Indonsia.

Berita terkait pemerintah yang akan menerapkan tarif akses NIK ini direspon oleh banyak netizen di media sosial, salah satunya datang dari pengguna Twitter bernama @kawasprimonta.

Dalam cuitannya, akun Twitter @kawasprimonta merasa heran karena uang seribu pun digasak oleh pemerintah.

Baca Juga: Gegara Ini, Sri Mulyani Ungkap ‘Pusing’ Menjadi WNI!

“Gila ini. Seribu rp pun digasak juga” Tulis pengguna Twitter bernama @kawasprimonta.

Cuitan Netizen @kawasprimonta

Pengguna Twitter lain bernama @DsSupriyady turut memberikan komentarnya, ia mengatakan jika pemerintah seperti preman pinggir jalan.

“Apa aja dibebani tarif…pemerintah seperti preman pinggir jalan…setiap lewat dikutip bayaran…” Tulis akun Twitter @DsSupriyady.

Dilansir dari CNN Indonesia, Zudan Arif mengatakan bahwa biaya akses akan diterapkan agar pemerintah memiliki dana untuk perawatan sistem data kependudukan. Selama ini, server data kependudukan belum pernah diperbaiki karena tak ada anggaran.  

Baca Juga: NIK Resmi Gantikan NPWP, Menkumham: Tidak Semua WNI Dikenakan Pajak

Zudan menyampaikan bahwa perangkat keras server data kependudukan sudah berusia sepuluh tahun dan sudah tidak punya garansi. Suku cadang perangkat keras itu pun sudah tak ada di pasaran.  

“Memang sudah saatnya server-server ini diremajakan agar pelayanan publik menjadi lebih baik dan menjaga Pemilu Presiden dan Pilkada Serentak 2024 agar bisa berjalan baik dari sisi penyediaan daftar pemilih” Ungkap Zudan Arif.