Pemerintah Kota Makassar Siapkan Dana Darurat untuk Krisis Kekeringan

Terkini.id, Makassar – Pemerintah Kota Makassar telah menyiapkan dana darurat dari Bantuan Tak Terduga (BTT) guna mengatasi krisis kekeringan yang melanda beberapa wilayah di Kota Makassar.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, M Dakhlan, menjelaskan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pendistribusian air bersih ke wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan.

Saat ini pihaknya masih menunggu penandatanganan Surat Keputusan (SK) Tanggap Darurat Kekeringan oleh Wali Kota Makassar, bersama dengan penetapan anggaran yang akan dialokasikan.

Dakhlan menekankan pentingnya keterlibatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mengatasi kondisi darurat seperti ini, terutama dalam pengelolaan dana BTT.

“Ini dimaksudkan untuk memastikan transparansi biaya bahan bakar dan biaya operasional sopir yang akan digunakan untuk mendistribusikan air bersih ke rumah-rumah warga,” kata Dakhlan, Sabtu, 9 September 2023.

Selain itu, dalam rencana penggunaan dana BTT, dipertimbangkan pembelian tangki air dan pipa-pipa untuk penyaluran ke tempat penampungan warga.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi, telah menunjuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar sebagai sektor utama yang bertanggung jawab atas alokasi anggaran darurat untuk mengatasi kekeringan di Kota Makassar.

Dia juga mengungkapkan bahwa ada lima kecamatan yang saat ini menghadapi krisis air bersih yang cukup serius, yaitu Kecamatan Tallo, Ujung Tanah, Panakkukang, Tamalanrea, dan Biringkanaya.

Pendistribusian air bersih ke wilayah yang terdampak direncanakan akan dilakukan setiap hari hingga kondisi normal kembali.

“Kemarin kita sudah menghitung RKB atau rencana kebutuhan belanja lalu diserahkan ke BPKAD untuk penganggarannya,” kata Fatmawati.

Kepala BPBD Kota Makassar, Achmad Hendra Hakamuddin, menginformasikan bahwa SK tanggap darurat telah disusun dan sedang dalam proses finalisasi. Setelah SK tersebut selesai, pendistribusian air bersih akan dilakukan secara terkoordinasi.

“Wilayah-wilayah yang mengalami kesulitan akses air bersih dan tidak tercakup oleh PDAM akan menjadi prioritas distribusi,” ungkapnya.

Proses penanganan akan melibatkan evaluasi data lapangan yang bersumber dari informasi yang terkumpul dari tingkat kecamatan, kelurahan, hingga tingkat RT/RW.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.