Masuk

Pencabutan Izin Ponpes Shiddiqiyyah Dibatalkan, Muhadjir Effendy: Ada Ribuan Santri Perlu Dijamin Kelangsungan Belajarnya

Komentar

Terkini.id, JakartaMuhadjir Effendy selaku Menteri Agama Ad Interim membuat keputusan yang sangat mengejutkan banyak pihak, ia memutuskan bahwa pencabutan izin Pondok Pesantren (Ponpes) Shiddiqiyyah dibatalkan.

Sebelumnya, nama pesantren Shiddiqiyyah sempat menjadi perbincangan publik terkait kasus pelecehan yang dilakukan oleh anak kiai yakni Moch Subchi Azal Tsani atau Mas Bechi.

Dilansir dari detik.com, pada Senin 11 Juni 2022 Muhadjir Effendy mengatakan bahwa kasus tersebut tidak melibatkan lembaganya, tetapi hanya melibatkan oknumnya.

Baca Juga: Tanggapi Video Pelajar Berdansa yang Viral, ini Kata Menko PMK

“Dalam kasus yang terjadi tidak melibatkan lembaga ponpesnya, tetapi oknum. Dan oknumnya kan sudah menyerahkan diri. Begitu juga mereka yang telah menghalang-halangi petugas,” katanya dalam pesan singkat.

Ia juga berharap agar masyarakat dapat memahami keputusannya tersebut.

“Sedang di Ponpes itu ada ribuan santri yang perlu dijamin kelangsungan belajarnya. Saya berharap masyarakat dapat memahami keputusan tersebut,” kata Muhadjir.

Baca Juga: Tidak Terima Suaminya Jadi Tersangka, Istri Mas Bechi: yang Mengaku Korban Bicara yang Sebenarnya

Muhadjir juga sudah meminta kepada Aqil Irham selaku Sekjen Kemenag agar membatalkan izin pencabutan ponpes Shiddiqiyyah.

“Saya sudah meminta pak Aqil Irham, PLH Sekjen Kemenag, untuk membatalkan rencana pencabutan izin operasionalnya,” ujarnya.

Seperti yang diketahui, pada Kamis 7 Juli 2022 Waryono selaku Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren mengatakan nomor statistik dan tanda paraf pesantren Shiddiqiyyah telah dibekukan.

Hal ini dikarenakan salah satu pemimpinnya yang berinisial MSAT merupakan DPO kepolisian terkait kasus pencabulan dan perundungan terhadap santri.

Baca Juga: Bicara Soal SDM Bangsa, Muhadjir Berkomentar Bahwa Gizi Kurang Akan Menyulitkan Anak Untuk Berjuang Bagi Bangsa

“Sebagai regulator, Kemenag memiliki kuasa administratif untuk membatasi ruang gerak lembaga yang di dalamnya diduga melakukan pelanggaran hukum berat,” ujar Waryono.