Ini Penyebabnya Satpol PP Sulsel Tiga Bulan Tidak Gajian

Rapat dengar pendapat Komisi A bersama Satpol PP, di Gedung DPRD Sulsel, Jumat 22 Maret 2019.

Terkini.id — Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sulsel, Mujiono mengungkapkan alasan seluruh Satpol PP lingkup Pemprov Sulsel yang sudah tiga bulan terakhir belum gajian.

Mujiono mengungkapkan alasan tersebut di hadapab para anggota dewan pada rapat dengar pendapat, di Komisi A DPRD Sulsel, Jumat 22 Maret 2019.

Menurut Mujiono, keterlambatan pembayaran gaji honorer/PTT tenaga bantu keamanan pada Satpol PP disebabkan oleh beberapa hal.

Salah satunya beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyerahkan daftar nama tenaga pengamanan di akhir bulan februari.

Selain itu, proses penggantian Bendahara pada Satpol PP Provinsi Sulsel, baru selesai di pertengahan maret 2019.

“Calon bendahara yang ditunjuk itu sakit, sehingga diusulkan bendahara pengganti yang baru terbit SK-nya di pertengahan bulan maret 2019,” kata Mujiono.

Meski demikian, Mujiono berjanji dan menjamin seluruh Satpol PP dalam waktu dekat sudah menerima gaji.

“Saya sudah perintahkan kabid untuk mengawal semua ini mudah-mudahan hari Senin, sudah di paraf semua, insyaallah minggu depan saya jamin mereka sudah terima gaji,” ujarnya.

Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Imran Tenri Tata menegaskan agar persoalan gaji Satpol PP harus segera diselesaikan.

“Apapun alasannya, persoalan ini harus diselesaikan dengan cepat karena persoalan penggajian ini kalau mau menunggu waktu dua bulan itu tidak manusiawi lagi,” pungkasnya.

Berita Terkait
Komentar
Terkini
Sulsel

Kadis Kehutanan Sulsel Dapat Rapor Merah

Terkini.id -- Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah menyebut, Kepala Dinas (Kadis) Kehutanan Provinsi Sulsel, Muhammad Tamzil layak mendapat rapor merah.Sebab saat Nurdin Abdullah melakukan
Sulsel

Wakil Gubernur Sulsel Pimpin Rakor Evaluasi SAKIP

Terkini.id -- Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Reformasi