Permendikbud PPKS Dipersoalkan, Uki: Ingub Anies Juga Ada Frasa ‘Tidak Diinginkan’, Sama dengan ‘Paksaan’

Terkini.id, Jakarta – Direktur Eksekutif Centre For Youth and Population Research (CYPR), Dedek Prayudi alias Uki mengomentari soal Permendikbud No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) yang ramai dipersoalkan.

Uki menyoroti bahwa Instruksi Gubernur atau Ingub Anies Baswedan juga memuat frasa “tidak diinginkan” yang menurutnya bermakna sama dengan “paksaan”.

Artinya, Permendikbud PPKS dan Ingub DKI Jakarta sama-sama merujuk pada consent atau persetujuan untuk memaknai kekerasan seksual.

Baca Juga: Anggota TGUPP Bela Anies soal ‘Pribumi’, Uki: Mendingan Ngaku Salah...

“Ingub Anies juga ada frasa “tidak diinginkan”. Itu sama dengan “paksaan”. Itu soal consent,” kata Uki melalui akun Twitter pribadinya Sabtu, 13 November 2021.  

“Dua-duanya kita dukung karena melindungi hak-hak perempuan. Yang aneh itu sampean. Karena Ingub Anies maka didukung, karena Permendikbud Ristek Nadiem maka ditentang. Standar ganda,” sambungnya.

Baca Juga: Fadli Zon Ingatkan Waspada Komunisme, Uki: Waspada Tu dengan yang...

Uki mengatakan itu sekaligus sebagai respons kepada netizen yang mengunggah Ingub Anies Baswedan.

“Harusnya mentri itu contoh INGUB Anies Baswedan, yang keberi peluang PERSETUJUAN,” kata netizen tersebut.

Adapun Ingub yang dibahas ini adalah Surat Edaran Gubernur Nomor 7/SE/2021 Tentang pencegahan dan Pencegahan dan Penanganan Tindakan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Juga: Fadli Zon Ingatkan Waspada Komunisme, Uki: Waspada Tu dengan yang...

Dalam beberapa poinnya, Surat Edaran ini memuat frasa “yang tidak diinginkan” atau “tidak diharapkan”.

Contohnya, pada poin 1 dikatakan “Bentuk tindakan pelecehan seksual yang dapat terjadi di lingkungan kerja, antara lain: a. pelecehan fisik, termasuk sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, mencubit, melirik, atau menatap penuh nafsu”.

Adapun pada Permendikbud PPKS, frasa yang dipersoalkan, yakni “tanpa persetujuan korban” yang dinilai melegalkan seks bebas.

Bagikan