PK DIkabulkan Mahkamah Agung, Anas Bebas Tahun 2023

Terkini.id, Jakarta – Dua tahun lebih setelah Anas Urbaningrum mengajukan PK, Mahkamah Agung akhirnya memutuskan menerima permohonan Anas. MA memotong hukuman Anas menjadi 8 tahun penjara.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anas Urbaningrum tersebut dengan pidana penjara selama 8 tahun ditambah dengan pidana denda Rp 300  juta apabila tidak diganti maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan,” ujar Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro dikutip dari Republika, Rabu 30 September 2020.

Seperti diketahui, Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat sebelumnya divonis oleh MA 14 tahun penjara dalam kasus korupsi berupa penerimaan hadiah dari sejumlah proyek pemerintah dan tindak pidana pencucian uang.

Samsan Nganro mengungkapkan, MA mengabulkan permohonan PK Anas pada Rabu 30 September 2020.

Dalam putusan PK yang diadili Wakil Ketua MA bidang Nonyudisial, Sunarto dan anggota majelis yaitu Andi Samsan Nganro serta Prof M Askin tersebut terdapat beberapa alasan.

Menarik untuk Anda:

Pertama, uang dan fasilitas yang diterima Anas, baik melalui PT Adhi Karya maupun Permai Group, adalah dihimpun dari dana-dana hasil perolehan keuntungan dalam proyek pengadaan barang dan jasa serta fee-fee dari perusahaan lain karena perusahaan tersebut telah memenangkan berbagai proyek pengadaan barang dan jasa yang kemudian disubkontrakkan kepada perusahaan lain atau perusahaan lain yang mengerjakan proyek tersebut.

Alasan kedua, dana tersebut kemudian sebagian dijadikan sebagai marketing fee di bagian pemasaran untuk melakukan lobi-lobi usaha agar mendapatkan proyek yang didanai APBN. Ketiga, tidak ada satu pun saksi dari pihak PT Adhi Karya dan Permai Group yang menerangkan Anas Urbaningrum melakukan lobi-lobi kepada pemerintah agar perusahaan itu mendapatkan proyek.

Alasan keempat tidak ada bukti segala pengeluaran uang dari perusahaan itu atas kendali Anas Urbaningrum. Kelima, hanya ada satu saksi, yaitu M Nazaruddin, yang menerangkan demikian. Satu saksi tanpa didukung alat bukti adalah unus testis nullus testis yang tidak mempunyai nilai pembuktian.

Alasan keenam, proses pencalonan sebagai ketum PD tidak pernah berbicara bagaimana uang didapat dalam rangka pencalonan Anas menjadi ketua umum. Anas hanya bicara perihal visi dan misi untuk ditawarkan dalam kongres di Bandung. Ketujuh, uang yang didapatkan untuk penggalangan dana pencalonan sebagai Ketum PD adalah penggalangan dana dari simpatisan atas dasar kedekatan dalam organisasi.

Alasan kedelapan, dengan demikian, dakwaan pasal 12a UU Tipikor yang diterapkan judex jurist (kasasi) tidak tepat karena pemberian dana maupun fasilitas tersebut dilakukan sebelum Anas menduduki jabatan tersebut. Sementara alasan kesembilan, MA menilai yang telah dilakukan Anas Urbaningrum adalah Pasal 11 UU Tipikor, yaitu penyelenggara negara (anggota DPR-2009-2014) yang menerima hadiah atau janji diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.

Dalam putusannya, MA mengungkap alasan Anas mengajukan PK lantaran adanya kekhilafan hakim dan dapat dibenarkan oleh Majelis PK.

“Menurut Majelis Hakim Agung PK, alasan permohonan PK Pemohon/ Terpidana yang didasarkan pada ‘adanya kekhilafan hakim’ dapat dibenarkan,” kata Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro.

Setelah putusan PK dikabulkan, masa hukuman penjara Anas tersisa kurang lebih tiga tahun atau bisa bebas pada 2023. Seperti diketahui, Anas telah menjalani hukuman 8 tahun penjaranya (sesuai putusan PK) di Lapas Sukamiskin sejak 17 Juni 2015.

“Karena seaneh apa pun, yang terjadi itu pasti berdasarkan ketentuan Tuhan, seperti daun kering yang jatuh itu semua atas ketentuan Tuhan, tetap toh ada waktu, ada kesempatan untuk mengoreksi yang aneh itu dan mudah-mudahan lewat PK ini akan ditemukan titik keadilan yang sesungguhnya,” kata Anas saat mendaftarkan PK-nya, tiga tahun silam.

Pada saaat itu, Anas mengaku yakin yakin karena dasar yang dia ajukan untuk PK adalah dasar yang sangat kuat. “Dasar yang argumentatif, dasar yang sangat kokoh untuk bisa dipertimbangkan untuk bahan menjadi putusan yang adil, bukan putusan yang tidak adil seperti putusan yang sebelumnya,” jelas Anas.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Kepala Ditebas Warga, Anggota Dewan di Sulsel Alami Pendarahan Parah

Akademisi Kedokteran Unpad Beberkan Penyebab Covid-19 Mudah Menyebar

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar