Politisi PKS Curigai Pelaporan Terhadap Din Syamsuddin Adalah Pesanan

Terkini.id, Jakarta – Sukamta, Wakil Ketua PKS DPR RI angkat bicara terkait pelaporan Gerakan Anti Radikalisme Institut Teknologi Bandung (GAR ITB) terhadap Din SyamsudDin ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku dengan tuduhan radikalisme. Sukamta menilai bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar serta mencurigai bahwa tindak pelaporan tersebut adalah pesanan.

“Tuduhan radikal ini kan asal banget, sangat mungkin ada pesanan terkait kejadian ini. Beruntung tidak sedikit tokoh seperti dari Ormas Muhammadiyah dan NU yang memberi kesaksian Pak Din adalah tokoh moderat, bukan radikal. Saya kira ini bukti otentik bahwa tuduhan radikal itu absurd,” kata Sukamta dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 12 Februari 2021, dilansir dari Republika.co.id.

Sukamta lalu menyampaikan bahwa kejadian pelaporan terhadap tokoh moderat seperti Din Syamsuddin adalah cerminan dari bobroknya morat para elit dan tokoh saat ini.

Menurutnya, hal seperti ini bisa mendorong tersebarnya narasi kebencian dalam masyarakat.

“Sedikit-sedikit sekarang melaporkan dengan tuduhan intoleran dan radikal, ini sesungguhnya mereka yang melaporkan ini menunjuk muka mereka sendiri sebagai orang intoleran dan suka menebar kebencian. Ini sangat memprihatinkan karena sikap elit dan tokoh yang seperti ini akan mendorong narasi kebencian meluas ke masyarakat,” ujar Sukamta.

Sukamta lalu menyoroti bahwa isu-isu terkait radikalisme dan ekstrimisme sering kali dipermainkan sehingga mendorong masyarakat berprasangka negatif.

“Ini yang sejak awal saya kritisi, jangan sampai masyarakat didorong untuk merespons peristiwa dengan sedikit-sedikit memunculkan prasangka negatif, apalagi definisi ekstemisme atau radikalisme bisa subjektif,” jelasnya.

Sukamta juga menyampaikan bahwa bahaya lain dari pelaporan seperti ini yaitu bisa berujung pada pembunuhan karakter dan berbahaya bagi demokrasi.

“Yang seperti ini bisa mengarah kepada pembunuhan karakter, ini tentu akan membahayakan demokrasi,” tambahnya.

Sukamta lalu mendorong agar pemerintah turun tangan agar masalah seperti ini tidak mengancam kerukunan bangsa.

“Jika dibiarkan akan merusak sendi-sendi kerukunan Bangsa dan Bhineka Tunggal Ika. Oleh sebab itu pemerintah harus bisa hadir di tengah semua pihak,” pungkasnya.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.