Mitra Terkini
Terkini, Makassar – Pada Minggu, 20 Oktober 2024, sejarah baru Indonesia tercipta ketika Prabowo Subianto resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8 dalam sidang paripurna MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Bersama Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden, mereka mengambil sumpah jabatan di hadapan anggota DPR-MPR, menandai dimulainya masa pemerintahan 2024-2029.
Dalam pidato pertamanya sebagai Presiden, Prabowo menekankan komitmennya untuk menjauhkan masyarakat Indonesia dari kemiskinan dan menjaga keadilan sosial.
Namun, di tengah semangat optimisme ini, suara kritis dari berbagai organisasi masyarakat sipil pun muncul.
Salah satunya dari Aliansi WALHI se-Sulawesi, yang menyerukan perhatian serius terhadap kerusakan lingkungan dan perampasan hak-hak masyarakat lokal akibat ekspansi tambang dan perkebunan kelapa sawit di Pulau Sulawesi.
- Tim Pegasus Polres Jeneponto Ringkus 3 Warga Ka'nea Terkait Kasus Pengeroyokan
- Satresnarkoba Polres Jeneponto Ungkap Penyalahgunaan Sabu, Tiga Pelaku Ditangkap, Diantaranya Oknum Kades
- Wali Kota Makassar Munafri Lantik 153 Imam Kelurahan, Akan Dapat Insentif dan Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan
- Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Anggota DPRD Makassar Hj Umiyati Soroti Pentingnya PSU
- Poltekpar Makassar Dorong Pengembangan Desa Wisata Sanrobone Lewat Project Based Learning 2026
Tuntutan WALHI: Selamatkan Sulawesi dari Krisis Lingkungan
Aliansi WALHI se-Sulawesi, yang terdiri dari WALHI Sulawesi Tengah, WALHI Sulawesi Tenggara, WALHI Sulawesi Barat, dan WALHI Sulawesi Selatan, menggelar konferensi pers daring pada 21 Oktober 2024 dengan tajuk “Selamatkan Sulawesi: Moratorium Tambang Nikel dan Perluasan 1 Juta Ha Sawit serta Pembangunan PLTU Captive/Industri”.
Dalam konferensi ini, para direktur eksekutif masing-masing wilayah memaparkan kondisi terkini terkait dampak industri ekstraktif di Sulawesi, serta menyampaikan tujuh rekomendasi untuk Presiden Prabowo.
Sundardi Katili, Direktur WALHI Sulawesi Tengah, menyoroti krisis yang terjadi akibat masifnya pertambangan nikel di wilayahnya.
“Di Sulawesi Tengah, saat ini ada 113 IUP (Izin Usaha Pertambangan) Nikel dengan luas total 259.848 hektar. Kehadiran industri ini membawa dampak besar bagi sosial, ekonomi, lingkungan, dan kesehatan masyarakat, terutama di Morowali dan Morowali Utara,” ujar Sundardi.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.