Program Dosen Berkarya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Dorong Penguatan Kolaborasi Blue Economy di Pesisir Singkawang

Terkini, Makassar – Pesisir Kota Singkawang memiliki potensi penting bagi penguatan ekonomi masyarakat, terutama melalui aktivitas nelayan, perdagangan ikan, pengolahan hasil laut, pengelolaan sampah laut, dan pelestarian mangrove. Potensi ini mendorong perlunya tata kelola blue economy yang lebih kolaboratif, agar pembangunan pesisir dapat berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan penghidupan masyarakat.

Isu tersebut menjadi fokus penelitian dalam Program Dosen Berkarya yang dilakukan oleh Dr. Qurnia Indah Permata Sari, S.IP., M.Sos. dan Taufik Akbar, S.IP., M.IP., dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, bekerja sama dengan Institut Hijau Indonesia.

Penelitian berjudul “Governance Challenges in Blue Economy Implementation: Evidence from Coastal Singkawang” ini menyoroti pentingnya penguatan kolaborasi lintas tingkat pemerintahan, lintas sektor, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pesisir Singkawang.

Melalui penelitian ini, tim peneliti melihat bahwa pengembangan blue economy di tingkat lokal tidak hanya berkaitan dengan potensi sumber daya laut, tetapi juga dengan cara berbagai aktor bekerja bersama dalam pelayanan nelayan, pengolahan hasil laut, tata kelola pasar ikan, pengelolaan sampah laut, dan pelestarian mangrove. Dalam konteks ini, isu blue economy perlu dipahami sebagai agenda tata kelola bersama yang menghubungkan ekonomi pesisir, keberlanjutan lingkungan, dan kebutuhan masyarakat.

Penelitian dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, dan telaah dokumen. Informan penelitian mencakup unsur pemerintah daerah, pemerintah provinsi, organisasi nelayan, nelayan, pedagang ikan, pelaku pengolahan hasil laut, serta pemangku kepentingan terkait di wilayah pesisir Singkawang. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menangkap pengalaman para aktor yang terlibat langsung dalam pengelolaan pesisir dan perikanan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pesisir dan perikanan di Singkawang melibatkan peran yang saling berkaitan antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, organisasi nelayan, pelaku usaha, dan masyarakat pesisir.

Kewenangan pengelolaan wilayah laut berada pada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, sementara pemerintah kota tetap memiliki peran strategis karena menjadi aktor yang paling dekat dengan nelayan dan pelaku ekonomi pesisir.

Kedekatan pemerintah kota dengan masyarakat pesisir terlihat dalam berbagai bentuk pelayanan dan pendampingan. Peran tersebut mencakup pendampingan administratif, fasilitasi rekomendasi BBM, pembinaan kelompok nelayan, dukungan terhadap pengolahan hasil laut, tata kelola pasar ikan, serta penanganan isu lingkungan pesisir. Temuan ini memperlihatkan bahwa blue economy di tingkat lokal merupakan agenda bersama yang menghubungkan ekonomi, lingkungan, dan penghidupan masyarakat pesisir.

Dr. Qurnia Indah Permata Sari, S.IP., M.Sos., selaku Ketua Peneliti, menjelaskan bahwa isu pesisir di Singkawang saling berhubungan dan membutuhkan pendekatan kolaboratif.

“Di Singkawang, isu pesisir tidak berdiri sendiri. Ada pelayanan kepada nelayan, pengolahan hasil laut, pasar ikan, sampah laut, mangrove, hingga koordinasi antarlevel pemerintahan. Temuan ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang sudah berjalan dapat terus diperkuat agar potensi pesisir memberi manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan,” ujar Dr. Qurnia.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.