Makassar Terkini
Masuk

Rapat DPRD Makassar Soal Polemik Jalur Kereta Api Tak Dihadiri Pemprov Sulsel

Terkini.id, Makassar – Rapat Dengar Pendapat (RDP) soal polemik jalur kereta api yang diinisiasi oleh Komisi C DPRD Kota Makassar tak dihadiri pihak Pemprov Sulsel maupun Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel.

DPRD Makassar pun mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Pemprov Sulsel dan BPKA Sulsel itu. Lantaran hal itu, rapat tersebut pun terpaksa ditunda.

“Kami merasa sedikit kecewa karena kami telah mengundang beberapa instansi di jajaran Pemerintah Kota, namun pihak pengelola dan Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan tidak hadir,” ujar Ketua Komisi C DPRD Makassar Sangkala Saddiko.

Sedianya, RDP untuk membahas polemik jalur kereta api tersebut digelar di ruang rapat Komisi C DPRD Makassar pada Jumat, 12 Agustus 2022 .

Sangkala pun kemudian menyoroti perwakilan Pemprov Sulsel dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) Sulsel yang hanya sekadar mengisi daftar hadir, lalu pulang. Pihaknya pun menyindir sikap perwakilan Pemprov tersebut.

“Yang lebih mengesankan lagi satu orang anggota dari Dishub Provinsi Sulawesi selatan absen baru pulang. Ini yang menjadi catatan bagi kami bahwa kehadiran tadi itu kami berharap banyak dengan Dishub selaku yang mewakili Pemerintah Provinsi bisa menjelaskan terkait rencana dan agenda rapat hari ini. Ternyata diapun pergi tanpa ada izin dari kita,” ujar Sangkala Saddiko, seperti dikutip Terkini.id dari detikSulsel.

Menurutnya, pihaknya sengaja menggelar pertemuan tersebut sebagai upaya memediasi kisruh jalur rel kereta api yang melintasi Kota Makassar. Bahkan disebut permintaan dari BPKA Sulsel hingga Pemprov Sulsel sendiri.

“Sikap komisi C ini dalam mempersiapkan RDP-kan sudah diatur sedemikian rupa. Kenapa ini dilaksanakan ini karena memang permintaan langsung dari pengelola kereta api, Balai Kereta Api dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” tuturnya.

Menurut Sangkala, polemik jalur rel KA skema at grade atau landed (darat) atau elevated (melayang) yang bakal melintasi Kota Makassar harus dijelaskan oleh masing-masing kedua belah yang berselisih konsep.

“Yang kita inginkan sebenarnya jangan ada perselisihan pendapat. Kita harus ada ketemu. Jadi makanya di sini harus dipertemukan. Alasannya landed alasannya eleveted. Begitu,” ujarnya.

Lebih lanjut, pihaknya akan merundingkan rencana RDP selanjutnya. Namun, kata Sangkal, dengan catatan seluruh pengambil kebijakan yang terkait dalam pembangunan jalur kereta api di Makassar memastikan kehadirannya.

“Akan kami rundingkan dengan teman teman. Tentang bagaimana selanjutnya dan mungkin saya juga akan minta pendapat dengan Pemkot terkait dengan ini. Yang jelas pada prinsipnya Pemerintah kota siap-siap saja. Tidak ada masalah,” pungkasnya.