Rawan Pidana Korupsi, Kajari Diharap Selidiki Caleg Mantan Pejabat

Pemilu/ ist

Terkini.id,Makassar – Selain jadi pendulang suara di Pemilihan Legislatif baru-baru ini, keberadaan pensiunan pejabat yang menghiasi hampir semua daftar caleg di Sulawesi Selatan disebutkan rawan tindak pidana korupsi.

Hal itu diungkapkan Aktifitas Pemerhati Demokrasi Indonesia, M Jafar. Menurutnya beberapa caleg dari mantan pejabat yang ikut bertarung di Pileg ini terindikasi melakukan tindak pidana korupsi.

“Saya tidak bicara korupsi saat jadi pejabat. Tapi lebih pada tindak pidana korupsi saat proses pencalegan,” ujar Jafar.

Mantan aktifis yang juga alumni Unhas Makassar ini mengaku menemukan data sejumlah pejabat yang maju bertarung di Pileg lalu, ada yang masih aktif sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tapi sudah mengantongi Kartu Anggota Partai dan sudah terdaftar Daftar Caleg Tetap (DCT).

“Kasus seperti ini sangat rawan dan terjadi di beberapa daerah. Dan kita mengantongi beberapa caleg yang sebenarnya masih aktif menerima gaji ASN tapi sudah terdaftar di DCT,” jelasnya.

Kasus seperti ini kata Jafar tidak bisa disepelekan karena selain pelanggaran pemilu ini juga masuk ranah pidana korupsi.

“Harusnya kalau maju di Pileg harus tegas mundur dari ASN jika belum pensiun. Tapi ini pensiunnya masih beberapa bulan lagi, tapi sudah sudah masuk keanggotaan partai dan tercatat sebagai caleg,” ungkap Jafar.

Jafar mengungkapkan kasus seperti ini hampir terjadi disemua daerah di Sulsel, namun data yang ia temukan terjadi di wilayah Pinrang Parepare dan Barru,

“Ini daerah yang terindikasi ada pelanggaran pidana korupsinya. Dan untuk mengawal agar pesta demokrasi ini berjalan dengan jujur dan bersih kita akan berkoordinasi dengan lembaga anti korupsi yang ada di Sulsel ini untuk ikut bersama-sama mengawal pesta demokrasi ini agar bersih dari pelanggaran pidana,” bebernya.

Selain itu Jafar juga berharap pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) di daerah terutama yang memiliki banyak caleg mantan pejabat untuk turun melakukan pemeriksaan.” Data terakhir yang kami temukan yakni Barru dan Parepare. Ada indikasi kuat keberadaan pejabat yang masih aktif sebagai ASN tapi sudah ikut bertarung di Pileg ini. Untuk itu alangkah lebih bagusnya jika pihak Kejari turun tangan. Mari kita bersama-sama mengawal pesta demokrasi agar berjalan jujur dan bersih,” pungkasnya.

Jafar mengaku selain akan berkoordinasi dengan lembaga anti korupsi di Makassar juga berharap pihak Kejaksaan di daerah yang lebih dulu turun tangan.

“Tujuan kita sama, yakni bagaimana proses demokrasi berjalan aman, jujur dan bersih. Sehingga pejabat yang terpilih juga adalah pejabat yang bersih. Sehingga kalau dari awal saja sudah melanggar ini preseden buruk bagi pelaksanaan pesta demokrasi ini. Makanya kami ajak pihak Kejaksaan dan para aktifitas anti korupsi untuk bersama-sama mengawal masalah ini,” tandasnya

Komentar

Rekomendasi

Sosialisasi Perda Nomor 6 Tahun 2016, Ini Harapan Syamsuddin Karlos

Putri Menteri Pertanian Akan Dilantik Sebagai Ketua Umum DPP Garnita Malahayati NasDem

NasDem Akan Gelar Turnamen Mobile Legends dan PUBG di Makassar

NasDem Akan Berikan Penghargaan Kepada Pemuda Asal Pinrang Pembuat Pesawat Terbang

Airlangga Butuh Sosok Nurdin Halid di DPP Golkar

Jabat Wakil Ketua DPP, Nurdin Halid Tetap Plt Ketua Golkar Sulsel

Ketua DPC Gerindra Jeneponto Ungkap Fakta Keterangan Sakit Ketua DPRD Jeneponto

JMS-Andi Ungko Kian Mesra Jelang Pilkada Bulukumba, Bakal Berpaket?

Mahasiswa Unibos: Bagaimana Kolom Kosong Bisa Menang ?

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar