Mitra Terkini
Terkini.id, Makassar – Pemerintah memiliki kewajiban memenuhi hak hidup masyarakat di saat pandemi. Namun, di sisi lain berpotensi terjadi penyelewengan lantaran dekat dengan momen Pilkada.
Sejumlah kalangan menilai pembagian sembako yang dekat dengan momen Pilkada rawan di selewengkan dengan modus beragam, seperti seolah-olah menjadi bantuan pribadi, ditempol foto dan jargon-jargon Pilkada.
Transparansi serta akuntabilitas data penerima bansos sangat penting agar tak menguntungkan orang-orang tertentu lantaran tidak tepat sasaran.
Penjabat Wali Kota Makassar Yusran Jusuf mengatakan tak ada persoalan bila mencantumkan foto dengan bantuan pribadi.
Hanya saja, bila itu berkaitan dengan bantuan pemerintah maka itu bisa berakibat fatal.
- Kambing Hitam Dana Hibah Pariwisata Gagal Cair, Pj Rudy Berhentikan Kepala Dispar
- Pengelolaan Tak Maksimal, Pj Rudy Sebut Direksi PD Terminal Makassar Metro Lemah
- Mendagri Gagalkan Ambisi Mutasi Pj Wali Kota Makassar
- WALHI Beri Rapor Merah 3 Pj Wali Kota Atasi Banjir di Kota Makassar
- Bila Rekomendasi KASN Tak Ditindaklanjuti, Sanksi dari Presiden Menanti Pj Wali Kota Rudy
Dia pun mengingatkan untuk tak menjadikan pandemi Covid-19 sebagai ajang untuk berpolitik bansos.
“Kalau saya membatu dengan tidak mau ditahu namaku, tidak masalah. Tapi kalau politisi memang mau cari elektabilitas yang penting uangnya sendiri,” kata dia, Jumat, 15 Mei 2020.
Ia mengatakan bila tangan kanan menyumbang tangan kiri seharusnya tak perlu tahu. Namun, kata dia, hal itu seringkali susah dilakukan para politisi.
“Tapi kalau politik elektabilitas yang dia inginkan,” kata dia.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.