WALHI Beri Rapor Merah 3 Pj Wali Kota Atasi Banjir di Kota Makassar

Terkini.id, Makassar – Bencana banjir yang melanda Makassar setiap tahun merupakan persoalan klasik. Pemerintah kota dinilai gagal total dalam memecahkan persoalan banjir. 

Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin menyebut ada dua penyebab banjir di Makassar. Pertama karena curah hujan yang tinggi yang berdampak banjir di permukiman warga dan sejumlah ruas jalan.

Kedua, akibat penyempitan drainase. Rudy mengatakan warga belum sadar sehingga membuang sampah di selokan dan saluran drainase.

“Curah hujan terjadi perubahan, tinggi dalam kurun waktu yang pendek. Kalau kita bicara teknis pasti tersendat saluran air, inilah yang menyebabkan genangan,” kata Rudy, Jumat, 18 Desember 2020.

Sebab itu, ia meminta warga untuk melaporkan bila ada genangan dan banjir yang diakibatkan drainase yang dangkal. Menurutnya, pihaknya tak tinggal diam.

“Satgas drainase terus bergerak lakukan pembersihan. Kalau ada keluhan tolong dilaporkan, insya Allah kita akan tindak lanjuti,” ungkapnya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kata dia, selalu siap kapan pun bencana terjadi. 

“Kita ada dana bantuan tidak terduga sebagai antisipasi keperluan dana jika ada bencana dan keadaan darurat,” tuturnya.

Sementara, Direktur Eksekutif WALHI Sulsel, Muhammad Al Amin memberi rapor merah terhadap kinerja 3 Pj Wali Kota Makassar yang menjabat dalam kurun 2 tahun. Ia menyebut ketiganya gagal total melihat persoalan banjir di Makassar.

“Saya kira penyebabnya tidak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ya, akibat menurunnya daya dukung dan daya tampung di berbagai daerah,” ungkapnya.

Terkait dengan alasan pemerintah menyalahkan curah hujan dan warga yang buang sampah sembarangan di drainase, Amin menilai hal itu merupakan cara pemerintah lari dari tanggung jawab.

“Curah hujan tidak bisa dijadikan penyebab, itu faktor yang mempengaruhi. Itu sesuatu yang alami yang tidak bisa dijadikan faktor utama,” ungkapnya.

Ihwal perilaku masyarakat, Amin mengatakan hal itu memang menjadi penyebab, tapi bukan faktor utama. 

Kendati banyak sampah yang beredar di selokan namun hal itu tidak terlalu signifikan dibanding sampah yang berserakan di jalan-jalan di titik tertentu. 

“Masalah drainase kita adalah pendangkalan dan tidak terhubungnya drainase satu dengan drainase lainnya, dari satu kecamatan atau kelurahan ke kecamatan atau kelurahan lainnya ke hilir. Ini persoalan utamanya,” ungkapnya.

“Kami sudah menyampaikan sejak awal, terutama di daerah yang drainasenya menurun, buruk, dan adanya kegiatan reklamasi yang menghambat aliran air itu sampai ke laut, nah itu yang kami sampaikan sejak awal,” sambung Amin. 

Amin mengungkapkan masalah drainase yang tidak terhubung merupakan masalah yang belum terpecahkan di Kota Makassar.

Selain itu, Amin mengatakan pembangunan Kota Makassar yang semakin masif tidak memperhatikan aspek drainase.

“Jalan betonisasi dipertinggi itu tidak dibarengi perbaikan drainase di sekitarnya. Artinya jalan tidak mengalami genangan, tapi rumah warga yang kena genangan tersebut,” ungkapnya.

Ia menyebut gubernur mempercayakan Pj wali kota untuk ketiga kalinya namun tidak mampu menyelesaikan persoalan yang ada.

“Pemerintah Kota Makassar yang saat ini dipimpin seorang guru besar teknik sipil sekalipun tidak mampu memecahkan persoalan banjir yang ada di Kota Makassar,” tuturnya.

Minimal, kata Amin, menyusun satu skema atau skenario drainase di Kota Makassar bahkan juga tak mampu.

Karena itu, Amin mengingatkan hal itu harus menjadi catatan serius bagi pemimpin terpilih. Pasalnya, dalam janjinya akan menyelesaikan persoalan banjir di Kota Makassar. 

“Harapan besar masyarakat itu wali kota terpilih, kami menagih janji untuk mengatasi persoalan perkotaan,” pungkasnya.

Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Keuangan dan Aset Daerah, realisasi anggaran kelurahan per November untuk fisik hanya dilakukan oleh 4 kelurahan. Sementara 149 kelurahan lainnya sama sekali tidak melakukan pekerjaan fisik.

Keempatnya yaitu Kelurahan Sudiang, Paccerakkang dan Berua, masing-masing di Kecamatan Biringkanayya. Sementara satu sisanya di Kelurahan Balla Parang, Kecamatan Rappocini.

Minimnya realisasi fisik dinilai fatal. Pasalnya, sejak awal cuaca tahun ini diprediksi akan lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Tercatat ada peningkatan intensitas hujan hingga 40 persen di akhir bulan ini.

Imbas tak adanya pekerjaan fisik, seperti drainase di kelurahan berpotensi mengakibatkan banjir yang parah. 

Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Makassar Andi Suharmika telah mewanti-wanti hal itu sejak awal.

“Jadi kita minta, semestinya pengerjaan seperti ini jangan sampai tidak ada, karena pasti akan parah, masyarakat sendiri yang akan terdampak, kita ini lebih paham dengan keluhan dan kebutuhan masyarakat, kasian mereka,” ungkapnya.

Sementara, Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar Abdi Asmara mengakui bahwa masalah utama penyebab genangan dan banjir di Makassar lantaran drainase tidak terhubung satu sama lain.

“Memang sistem drainase tidak terhubung, perlu perencanaan matang. Contoh Biringkanayya, terlalu banyak perumahan, tidak ada tempat air keluar,” ungkapnya.

Ia menegaskan saluran besar tidak terkoneksi. Perumahan hanya membuat drainase yang hanya berada di sekitar perumahan.

“Jadi berputar-putar air di situ, mau lari ke mana,” ungkapnya.

Ia pun meminta pemerintah kota untuk menambah kolam retensi untuk menampung debit air. Hal itu untuk menekan genangan dan banjir saat curah hujan sedang tinggi.

“Tapi yang menjadi catatan harus dipikirkan  tempat pembuangannya. Misalnya di wilayah Urip Simoharjo di depan Kantor Gubernur, kan sudah ada kolam di situ yang dibangun, tetapi karena debit air yang lebih besar dari pada penampungya, sehingga terjadi genangan dan banjir,” katanya.

Terpisah, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Andi Iskandar mengakui sulitnya menemukan lahan tambah untuk pengadahan kolam retensi. 

Bahkan penganggaran 2021 sama sekali tak ada. Namun, kata dia, pihaknya telah memproyeksikan hal ini di wilayah Lantebung Kecamatan Tamalanrea.

Setidaknya di wilayah tersebut terdapat lahan sekitar 3 hektare. Hal itu bisa dioptimalkan untuk membangun kolam retensi.

“Jadi kalau di Makassar sedikit mami lahan, tapi kita target di Lantebung di sana itu sekitar 3 hektare yang bisa dibanguni,” ujarnya.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.