Sebut Pernyataan Giring soal Anies Bukan Penyebaran Kebencian, PSI: Ini Pengungkapan Kebenaran
Komentar

Sebut Pernyataan Giring soal Anies Bukan Penyebaran Kebencian, PSI: Ini Pengungkapan Kebenaran

Komentar

Terkini.id, Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membantah bahwa pernyataan Plt Ketua Umum PSI, Giring Ganesha terkait Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan merupakan pernyataan yang penuh kebencian.

Menurut Juru Bicara DPP PSI, Nanang Priyo Utomo, pernyataan Giring Ganesha itu itu justru adalah sebuah pengungkapan kebenaran.

Nanang menjelaskan, Giring menyampaikan fakta-fakta kepada publik terkait kebohongan Gubernur Anies terhadap rakyatnya.

“Ini sangat jelas bukan penyebaran kebencian, melainkan pengungkapan kebenaran,” katanya pada Kamis, 23 September 2021,dilansir dari Detik News.

“Juga merupakan pendidikan politik kepada rakyat agar benar-benar cermat dalam memilih pemimpin,” sambungnya.

Baca Juga

Nanang mengatakan bahwa Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta memperlihatkan inkonsistensi antara pernyataan dan perbuatan.

Ia menyinggung, Anies mengatakan peduli dengan pandemi, tetapi ada anggaran yang dialokasikan untuk Formula E hampir Rp1 triliun.

“Kalau benar-benar peduli, uang sebanyak itu ya dipakai untuk penanganan pandemi dan membantu rakyat yang terdampak,” ujarnya.

Nanang juga menekankan bahwa pernyataan Giring memperjelas dan mendukung langkah Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta yang mengusulkan hak interpelasi terkait Formula E.

Sebelumnya, Giring menyatakan bahwa Anies adalah pembohong sebab hanya berpura-pura peduli terhadap penderitaan rakyat di masa pandemi.

Ia juga mengatakan bahwa rekam jejak Anies yang pembohong harus diingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan presiden 2024.

“Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong, jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan,” kata Giring.

Pernyataan Giring ini mendapatkan berbagai macam tanggapan dari sejumlah pihak, salah satunya dari Sekjen PPP, Arwani Thomafi.

Arwani menilai, pernyataan Plt Ketua Umum PSI tentang Gubernur DKI Jakarta itu merupakan preseden negatif bagi konsolidasi demokrasi di Indonesia.

“Partai politik semestinya menjadi medium pendidikan politik bagi publik, bukan justru menjadi lembaga agitatif, demagog, dan propaganda yang penuh kebencian,” katanya pada Selasa.

“Kritik mutlak dilakukan kepada pejabat publik, tapi harus proporsional, bukan asal beda atau waton suloyo,” tambahnya.