Sejuta Pasien Terancam Akibat Pemutusan Kerja Sama BPJS dengan 65 RS

Suasana Rumah Sakit Luis Razetti. (foto/nytimes.com)

Terkini.id, Makassar – Sedikitnya ada sejuta pasien rumah sakit yang bisa terdampak akibat pemutusan kerja sama yang dilakukan BPJS Kesehatan terhadap 65 rumah sakit swasta di berbagai daerah di Indonesia.

Untuk diketahui, pemutusan kerja sama dengan puluhan rumah sakit tersebut telah berlaku mulai 1 Januari 2019.

Pemutusan kerja sama dilakukan lantaran terjadi konflik akreditasi dan rekredensialing rumah sakit.

Kepala Bidang Advokasi Lembaga Swadaya Masyarakat BPJS Watch, Timboel Siregar, memperkirakan, ada sejuta pasien yang terancam.

Pasien tersebut bisa saja tidak mendapat mengakses layanan BPJS secara maksimal.

Sebelumnya, Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’ruf beralasan pemutusan itu dilakukan lantaran puluhan rumah sakit itu belum mendapatkan sertifikat akreditasi.

Sementara itu, seperti dilansir dari BBC, 15 rumah sakit lain putus kerja sama karena tidak memenuhi syarat rekredensialing atau uji kelayakan ulang.

Timboel mengungkapkan, langkah BPJS untuk mengakhiri kerja sama dengan puluhan rumah sakit swasta dapat berdampak buruk pada pelayanan masyarakat yang diterima masyarakat.

Baca :18 ribu warga Soppeng belum punya BPJS Kesehatan

Saat ini saja, ujarnya, banyak pasien yang harus menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit-rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS.

Timboel mengasumsikan satu rumah sakit memiliki 50 kamar perawatan, sehingga setidaknya 65 rumah sakit yang gagal akreditasi memiliki 3.250 kamar rawat.

Jika satu kamar berisi tiga orang, secara hitung-hitungan kasar, akan ada 9.750 orang yang terdampak konflik ini.

Dengan asumsi masa perawatan satu orang sekitar tiga hari dan kamar-kamar hanya terisi 80% saja, kata Timboel, selama satu tahun sebanyak 949.000 orang akan terdampak kebijakan ini.

Jika satu rumah sakit memiliki 100 kamar dan angka pasien rawat jalan dimasukkan dalam hitungan, jumlah orang yang terdampak bisa mencapai sekitar satu juta orang. Angka ini masih belum termasuk jumlah rumah sakit yang tidak memenuhi syarat kredensialing, katanya.

“Kalau saya sih menghitung secara kasar satu jutaan pasien bisa (terdampak) satu tahun,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, pemerintah sudah memberi kesempatan kepada rumah sakit yang ada untuk mengurus sertifikat akreditasi sedari tahun 2014, saat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dimulai.

Baca :Kampanyekan gerakan masyarakat sehat lewat olahraga lari

Mereka diberi waktu lima tahun untuk mendapatkan akreditasi. Jangka waktu itu berakhir di tahun 2019 ini.

Berita Terkait