Makassar Terkini
Masuk

Bikin Naik Darah! Selain UAS, Pengurus Nahdlatul Ulama ini Juga Diinterogasi Imigrasi Singapura Gegara Nama Muhammadnya

Terkini.id, Jakarta – Singapura membuat situasi panas dengan Indonesia akibat kasus deportasi Ustaz Abdul Somad. Selain UAS, Ketua MUI KH Muhammad Cholil Nafis diketahui juga pernah diinterogasi saat berkunjung ke Singapura.

Cholil Nafis kesal melihat perlakuan Singapura terhadap ulama kenamaan Indonesia Ustaz Abdul Somad alias UAS. Pihak imigrasi Singapura tidak memperbolehkan UAS berkunjung ke negara tersebut karena ia dikenal sebagai pendakwah ekstrimis.

Cholil Nafis menceritakan saat itu ia berkunjung dari Malaysia naik kereta ke Singapura. Lalu ia dicegat pihak imigrasi dan diinterogasi selama dua jam.

“Saya pernah thn 2007 dari Malaysia naik kereta ke Singapore diintrogasi 2 jam lebih  di imigrasi krn nama saya di paspor awalan Muhammad,” kata Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah itu lewat Twitternya, Rabu, 18 Mei 2022.

“Singapore jangan berburuk sangka kpd  warga negara tetangganya. Prilaku ini Harus diprotes,” tandas Cholil yang juga Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu.

Seperti diketahui, UAS ditolak masuk oleh keimigrasian Singapura pada Senin, 16 Mei 2022. Ulama asal Asahan, Sumatera Utara itu sempat ditahan dan akhirnya dipulangkan ke Indonesia.

Saat kejadian penahanan itu, UAS sempat memberi tahu publik bahwa ia ditahan di suatu ruangan sempit layaknya penjara.

“UAS di ruang 1×2 meter seperti penjara di imigrasi, sebelum dideportasi dari Singapore,” kata Ustaz bergelar Datuk Seri Ulama Setia Negara itu melalui Instagramnya.

Diungkapkan Kementerian Dalam Negeri Singapura, alasan penolakan UAS masuk ke wilayah negara Presiden Halimah Yacob itu karena UAS dianggap proekstremisme dan bom bunuh diri.

“Somad dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi, yang tidak dapat diterima di masyarakat multi-ras dan multi-agama Singapura,” terang situs resmi Kemendagri Singapura.

“Misalnya, Somad telah mengkhotbahkan bahwa bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Israel-Palestina, dan dianggap sebagai operasi ‘syahid’,” lanjut keterangan tersebut.