Mitra Terkini
Terkini.id, Makassar – Serapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah lingkungan Pemerintah Kota Makassar berada di bawah 6 persen pada triwulan pertama.
Dari total 30 OPD, serapan anggaran baru mencapai Rp303 miliar dari total Rp4,77 triliun. Dinas Pertanahan Kota Makassar menjadi salah satu yang paling rendah, hanya menyerap anggaran 0,13 persen, fisik satu persen.
Sementara, serapan tertinggi adalah Satpol PP dengan realisasi 18,07 persen dan fisik 18,07 persen.
Mirisnya, bagian administrasi pembangunan, bagian ortala, bagian protokol, dan bagian kesejahteraan rakyat sama sekali belum menyerap anggaran sepersen pun.
Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar Kasrudi menilai serapan anggaran yang rendah dinilai lantaran ketidakmampuan sejumlah pejabat.
- Anggota DPRD Makassar Irwan Hasan Dorong Warga Aktif Laporkan Kendala Layanan di Kecamatan Mariso
- DPRD Makassar Soroti Pentingnya Akta Kematian dalam Validitas Data Pemilih
- Wali Kota Makassar Sampaikan LKPJ 2025, Ekonomi Tumbuh 5,3 Persen
- Fraksi Gerindra DPRD Makassar Desak Pemkot Segera Tangani Masalah Sampah di TPA Antang
- Anggota DPRD Makassar Hj Umiyati Apresiasi Kinerja Setahun Appi-Aliyah, Capai 80,1 Persen
“Kalau memang tidak mampu sebaiknya cepat diganti supaya serapan anggaran itu lebih maksimal kalau ada penggantinya lebih cepat,” kata Kasrudi, Jumat, 4 Juni 2021.
Dalam waktu dekat, DPRD bakal menggelar monitoring evaluasi terhadap OPD untuk mempertanyakan lemahnya serapan anggaran.
“Akan ditanyakan sampai mana serapan anggarannya, bagaimana rencana ke depannya karena memang harus diserap anggaran tidak boleh tidak,” tuturnya.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Makassar William Laurin menyebut segera menjadwalkan untuk memanggil OPD terkait.
“Kendalanya ada di mana. Ini harus jadi fokus utama kita nantinya,” ucapnya.
Lambatnya serapan anggaran pada sejumlah OPD, kata William, akıbat pandemi Covid-19 sehingga banyak kepala dinas beralasan kegiatan tak bisa dijalankan.
“Yang sifatnya mengumpulkan orang nyaris tak bisa dilakukan. Ada protokol kesehatan yang membatasi,” tambahnya.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suhada Sappaile mengatakan OPD yang memiliki serapan anggaran rendah harus segera dievaluasi.
“Ini harus segera ditindaki dan dilaksanakan apa yang urgen serta dikondisikan di tengah pandemi virus Corona ini,” tuturnya.
Andi Suhada meminta para SKPD tidak terlena dengan adanya pandemi Covid-19. Ia meminta ada terobosan untuk bekerja cepat menjalankan semua rancangan kerja yang telah dibuat.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.