Setuju Gak? Anwar MUI Sebut KKN Lebih Berbahaya Ketimbang Radikalisme: Masyarakat Sudah Tahu!

Terkini.id, Jakarta – Wakil ketua Majelis Ulama Indonesia alias MUI, yakni Anwar Abbas, baru-baru ini turut buka suara terkait terbongkarnya belasan calon Eselon 1 yang gagal lolos lantaran pasangannya membuka media sosial tokoh radikal.

Nah, dalam kesempatan itu pula Anwar lantas menyinggung soal KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) yang menurutnya sebenarnya lebih bahaya ketimbang radikalisme.

Anwar pun mengaku bersimpati dengan usaha Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo, untuk menjaring calon Eselon 1.

Hanya saja, bagi Anwar Abbas, musuh besar bangsa Indonesia sebenarnya bukan hanya radikalisme .

“Menpan RB hanya sibuk membicarakan masalah radikalisme saja, padahal musuh besar bangsa kita saat ini selain masalah radikalisme adalah merebak dan sudah terlalu dalamnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta berkembangnya paham-paham yang sangat bertentangan dengan falsafah bangsa kita, Pancasila dan hukum dasar negara kita UUD 1945,” ujar Anwar panjang lebar, dikutip terkini.id dari Sindonews pada Kamis, 9 Desember 2021.

“Sehingga tindakan Menpan RB ini tentu saja mengundang pertanyaan, yaitu mana yang lebih berbahaya menurut Menpan RB, apakah paham radikalisme atau praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)? Atau adanya paham-paham yang bertentangan dengan falsafah dan konstitusi bangsa kita seperti paham dan ideologi komunisme politik serta paham dan ideologi liberalisme kapitalisme?” tanyanya beruntun.

Untuk lebih aman, kata Anwar, maka Menpan RB tentu akan mengatakan bahwa ketiga hal tersebut sama-sama besar bahayanya bagi bangsa dan negara karena dapat mengancam eksitensi dan jati diri Indonesia sebagai sebuah bangsa.

“Oleh karena itu, kalau ketiga hal tersebut sama-sama berbahaya, mengapa Menpan RB tampak hanya lebih sibuk mengurusi masalah radikalisme saja dengan menelusuri dan masuk jauh ke dalam kehidupan keluarga para calon sehingga Menpan RB tahu media sosial apa saja yang dibuka oleh istri atau suaminya?” sambung Anwar.

“Mengapa Menpan RB tidak sibuk dan disibukkan oleh urusan untuk mengetahui asal-usul harta kekayaan mereka yang ikut tes tersebut?”

Lebih lanjut, menurut Anwar, persoalan ini menjadi sangat penting di Indonesia yang sudah dikatakan darurat KKN.

Mengutip Menko Polhukam, Anwar mengatakan bahwa korupsi saat ini lebih dahsyat. Sebab, bukan hanya di eksekutif, tapi juga melebar ke legislatif dan yudikatif.

Anwar pun kembali melontarkan pertanyaannya mengenai lebih besar bahaya dan daya rusaknya bagi kehidupan bangsa antara paham radikalisme atau praktik korupsi saat ini.

“Untuk amannya, saya rasa tentu Menpan RB akan lebih mudah menjawab bahwa kedua-duanya sama besar bahaya dan dampak buruknya. Sebab, kalau Menpan RB berani menjawab bahwa saat ini yang lebih besar dampak buruknya adalah paham radikalisme ketimbang dari bahaya KKN, maka masyarakat luas tentu akan marah dan mentertawakan beliau,” tutur Anwar.

“Karena masyarakat luas sudah tahu bahwa masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) saat ini jauh lebih besar bahayanya dari paham radikalisme,” tegasnya.

“Karena masalah radikalisme masih bisa dikendalikan oleh para aparat keamanan, sementara praktik KKN saat ini benar-benar sudah tidak terkendali mulai dari atas sampai ke bawah,” lanjutnya lagi.

“Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan, mengapa Menpan RB ketika menseleksi calon Eselon 1 itu tidak sibuk dengan menelisik kekayaan dari para calon Eselon 1 tersebut?” tanya Anwar mengakhiri.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.