Masuk

Sindir Keputusan MK Soal Menteri Nyapres, Rizal Ramli: Tidak Tahu Malu

Komentar

Terkini.id, Jakarta – Mantan Menko Kemaritiman, Rizal Ramli menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang tidak mengharuskan menteri mundur dari jabatannya jika ingin nyapres di 2024 mendatang.

Lewat unggahannya di Twitter, Rabu 2 November 2022, Rizal Ramli awalnya membagikan sebuah foto tangkapan layar judul artikel pemberitaan terkait keputusan MK soal menteri nyapres.

“MK Putuskan Ubah Norma Pejabat Negara Nyapres, Menteri Tak Perlu Mundur,” demikian judul artikel pemberitaan itu.

Baca Juga: Sempat Cekcok dengan Rizal Ramli di Twitter, Mahfud MD: Presiden Diam, Saya Enggak!

Mengutip isi artikel yang diterbitkan Rmol.id itu, disebutkan permohonan uji materiil norma pencalonan pejabat negara menjadi presiden dan wakil presiden di pemilu oleh partai politik atau gabungan parpol, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 tentang Pemilu, diputuskan diterima sebagian oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua MK, Anwar Usman membacakan amar putusan permohonan a quo atas perkara nomor 68/PUU-XX/2022, dalam Sidang Putusan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (31/10).

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” ujar Anwar Usman dikutip melalui siaran langsung kanal Youtube MK RI.

Baca Juga: Politisi Demokrat Singgung Keberadaan Buzzer: Power of Reason Tergusur oleh Power of Money

Dalam poin pertimbangan hukum, Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan para Pemohon, dalam hal ini Ahmad Ridha Sabana selaku Ketua Umum Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), dan Sekjennya Yohanna Murtika, beralasan menurut hukum.

Diurai oleh anggota Majelis Hakim Konstitusi yang bersidang, Arief Hidayat, alasan hukum para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 170 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sudah tepat.

Sebab Majelis Hakim Konsitusi menilai, menteri dan pejabat setingkat menteri merupakan rumpun eksekutif yang tidak bisa dianggap berbeda dari presiden dan wakil presiden.

“Demikian penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa jabatan menteri atau pejabat setingkat menteri termasuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang menjadi bagian dari kekuasaan yang dimiliki oleh presiden dan wakil presiden,” ucap Arief Hidayat menegaskan.

Baca Juga: Rizal Ramli: Rakyat Sudah Bosan dengan Jokowi, Hanya Bikin Susah

“Oleh karena itu, demi kepastian hukum dan stabilitas serta keberlangsungan pemerintahan, menteri atau pejabat setingkat menteri adalah yang dikecualikan apabila dicalonkan oleh parpol atau gabungan parpol sebagai capres atau cawapres, harus mendapat persetujuan atau izin cuti dari presiden,” sambungnya.

Sehingga menurutnya, seharusnya menteri dan setingkat menteri dikecualikan dari pejabat negara yang harus mundur dari jabatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) huruf g.

“Mahkamah akan mempertimbangkan Penjelasan Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017 tentang Pemilu yang dimohonkan pengujian oleh pemohon sebagai akibat adanya perubahan berupa pemaknaan baru terhadap norma Pasal 170 ayat (1) UU 7/2017,” kata Arief Hidayat.

Dengan demikian, dalam amar putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Anwar Usman, frasa dalam Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu, dan Penjelasan Pasal 170 ayat (1) huruf g diubah.

Adapun bunyi Pasal 170 ayat (1) UU Pemilu yang diubah MK berbunyi; “Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu atau Gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota”.

Menanggapi putusan MK tersebut, Rizal Ramli pun menilai MK yang disindirnya dengan istilah Mahkamah Keluarga semakin lama semakin tidak tahu malu dan memalukan.

Selain itu, Rizal Ramli juga menilai MK saat ini di bawah kepemimpinan Anwar Usman tidak mengerti etika dan good governance. Oleh karenanya, ia meminta Anwar lebih baik mundur dari jabatan ketua Mahkamah Konstitusi.

“Mahkamah Keluarga makin lama makin tidak tahu malu, semakin memalukan. Tidak mengerti etika & good governance, tidak mengerti potensi conflict-of-interest. Wong dirinya harusnya mundur sbg ketua MK !,” tegasnya.