Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak menanggapi soal rencana PSI mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan terkait persoalan banjir.
Politisi PDIP itu menilai hak interpelasi Anies yang diajukan PSI tersebut cenderung arogan.
Pasalnya, kata Gilbert, PSI sebelumnya tidak berdiskusi lebih dulu kepada anggota dewan fraksi lainnya terkait hal itu.
“Kami tidak mengerti masalah mana yang mau diinterpelasi, lalu apa tindak lanjut dan sebagainya. Hanya PSI yang tahu. Kami tidak dianggap,” ujar Gilbert, Jumat 26 Februari 2021 seperti dikutip dari Tempo.co.
Menurutnya, aneh jika PSI mengumbar wacana interpelasi terhadap Anies tersebut hanya di media dan tidak dibicarakan di internal DPRD DKI.
- Jusuf Kalla Yakin Anies Bisa Menang seperti Donald Trump, Begini Peluangnya Menurut Pengamat
- Ada Tudingan Politisasi Stadion JIS, Erick Thohir: Justru Kebalik
- Partai Demokrat Sulsel Nobar Jumpa Pers Anies-AHY
- Sebut Anies Dapatkan Banyak Gangguan Lahir Batin, 40 Ulama dan Tokoh Agama Lakukan Tirakat
- Terungkap Sandiaga Uno Utangi Anies Rp50 Miliar pada Pilkada DKI dan Belum Dibayar
“Kan aneh, menggulirkan wacana soal interpelasi tapi di media, bukan di kantor,” ungkapnya.
Oleh karenanya, PDIP belum menyatakan sikap apakah akan mendukung atau tidak hak interpelasi yang diajukan PSI.
Menurut Gilbert, Fraksi PDIP perlu mempelajari terlebih dahulu lantaran mengajukan hak interpelasi tak sesederhana bertanya kepada gubernur.
“PSI itu kami lihat arogan, kurang rendah hati. Khususnya dalam berkomunikasi. Kepingin manggung sendiri,” ucap Gilbert.
Sebelumnya, Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta berencana mengajukan interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan perihal banjir yang terjadi di Jakarta.
Rencana tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana. Menurutnya, Anies tidak serius menangani banjir.
“Pemprov DKI terkesan abai dalam pencegahan banjir. Akibatnya, rakyat yang menderita, kami khawatir akan menjadi preseden buruk untuk periode pemerintahan berikutnya pasca-berakhirnya masa jabatan Gubernur Anies,” ungkap Justin.
Justin mengatakan, PSI akan menggunakan hak interpelasi di DPRD DKI Jakarta dan meminta Anies menjelaskan keseriusan Pemprov terhadap penanganan banjir.
Menurut Justin, hak interpelasi diambil sebagai jalan konstitusional untuk mendengar alasan dari Anies terkait penanganan banjir Jakarta.
“Ini adalah tanggung jawab moral dan politik PSI terhadap warga Jakarta, khususnya yang dirugikan oleh banjir akibat kegagalan dan ketidakseriusan Gubernur Anies mengelola penanggulangan banjir,” kata Justin.
Menanggapi rencana PSI interpelasi Anies tersebut, Ketua Dewan Penasihat DPD Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik menertawai rencana itu.
“Haha bagaimana mau interpelasi, silakan saja siapa yang mau nyambut?,” ujarnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.