Global Inklusi Untuk Perlindungan AIDS (GIPA) meminta agar Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS direvisi..
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) bersama DPRD Provinsi Sulsel sepakati dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda)..
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) bersama DPRD Provinsi Sulsel sepakati dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda)..
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel saat ini terus mengdodokn Rancangan Pertarudan Daerah (Ranperda) baik itu usulan pemerintah provisni atau inisiatif sendiri DPRD.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulawesi Selatan (Sulsel), Abdul Hayat berharap seluruh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) di Provinsi Sulsel dan kabupaten kota se-Sulsel bisa menerapkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2021 dengan cara-cara humanis.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Rudy Pieter Goni (RPG) beserta Staf mengunjungi Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham (Kemenkumham) Provinsi Sulsel, Kamis 11 Agustus 2022.
Sembilan tahun lalu, Pemerintah Kota Makassar berniat mengikut jejak beberapa kota di Indonesia yang menerapkan aturan anti zat adiktif untuk melindungi anak-anak.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengesankan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin menjadi Perda melalui rapat paripurna di DPRD Sulsel, Senin 10 Januari 2022.
Anggota DPRD Kota Makassar, Rezki mengatakan implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Makassar belum optimal.