Bapemperda Sulsel Target 16 Ranperda Rampung Hingga Akhir 2022

Terkini.id – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel saat ini terus mengdodokn Rancangan Pertarudan Daerah (Ranperda) baik itu usulan pemerintah provisni atau inisiatif sendiri DPRD. 

Di tahun 2022 Bapemperda menargetkan 16 Ranperda tuntas. Ketua Bapemperda DPRD Sulsel, Rudy Pieter Goni mengatakan, secara umum tujuan pembentukan perda merupakan alat/upaya yang dilakukan segenap unsur pemerintahan daerah untuk melakukan rekayasa sosial dan melakukan kontrol terhadap perilaku baik penyelenggara maupun masyarakatnya.

“Sehingga dengan pengaturan tersebut diharapkan tercipta keteraturan hidup di masyarakat demi mencapai cita-cita bersama,” katanya, Kamis 6 Oktober 2022.

Politikus PDIP Sulsel ini menyebutkan kalau berbicara soal mendesak terkait penetapan Ranperda kedepan tentu ada 4 Ranperda yang sementara dibahas ini paling mendesak.

Yakni Transformasi penyelenggaraan perpustakaan, Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pengelolaan Hutan Mangrove dan Perubahan organisasi perangkat daerah

“Oleh karena itu 4 Ranperda ini terlebih dulu diusulkan oleh penginisiatifnya dan saat ini sementara pembahasan,” tuturnya.

Tak hanya itu, pihaknya saat ini mulai melakukan pengkajian lima Ranperda yakni Literasi aksara lontara, Pesantren, hak keuangan dan administrasi anggota DPRD, Penyertaan modal dan BUMD gas alam di Kabupaten Wajo.

“Jadi Tahun ini 16 Ranperda kita akan tuntas, dan ini prestasi dan pertama kali bapemperda 100 persen,” janjinya/

Disinggung mengenai sejauh mana efektifnya pada masykarta. RPG memberikan contoh Ranperda Mangrove yang saat ini sudah dalam pembahasan, dimana pihaknya melihat makin hari Mangrove semakin hilang. 

“Dengan adanya Ranperda mangrove ini kita berharap bahwa mangrove ini bisa terjaga lagi,” ucapnya.

Selanjutnya Ranperda pesantren, kata dia ini muncul dari perasaan anggota dewan yang melihat bahwa tidak semua pesantren terjangkau hanya beberapa saja. Sementara pesantren ini penting sekali baik untuk pendidikan secara bahasa, maupun secara akhlak. “Sehungga pesantren nanti kedepan bisa diayomi, begitupun ranperda,” ucapnya.

Literasi aksara lontara, pihaknya memiliki ketakutan atau kecemasan.

“Tetapi bahasa asli kita jangan sampai hilang, apalagi aksaranya dan literasinya. Kita lihat di Sekolah-sekolah hampir tidak ada lagi pelajaran bahasa daerah. Na inilah yang kami coba kembangkan dan diskusikan dan setiap ranperda inisiatif harus filakukan konsuktasi dlu di Kemendagri, nanti dilihat apaka ranperdanya DPRD ini layak diteruskan atau tidak,” jelasnya.