Tahun 2019, Waspada Bencana Alam dan Politik Adu Domba

Terkini.id – Sepanjang tahun 2018, isu stratejik nasional diwarnai berbagai peristiwa baik yang berdimensi sosial, ekonomi maupun politik, yang mana perlu menjadi perhatian dalam mengefektifkan kesinambungan pembangunan.

Kini, negara harus dipastikan bahwa isu menonjol seperti bencana alam, pemanfaatan sumber daya alam, dan stabilisasi politik penting untuk menjadi bahan “assessment”, sekaligus untuk menentukan opsi-opsi kebijakan akan datang yang bernilai tinggi bagi perbaikan kesejahteraan, keadilan dan keamanan nasional.

Bencana Alam

Dalam dimensi sosial, tantangan terbesar yang dihadapi selama 2018 adalah banyaknya bencana alam, seperti gempa bumi dan tsunami yang merenggut nyawa ribuan orang. Tahun ini seperti jadi tahun penuh duka bagi bangsa Indonesia mengingat banyaknya bencana massif mencakup kecelakaan transportasi udara dan laut yang menjadi catatan kelam sekaligus peristiwa yang sangat mematikan.

Pada 5 Agustus, gempa berkekuatan 6,9 menghantam Pulau Lombok. Gempa ini didahului dengan gempa berkekuatan 6,4, pada akhir Juli wilayah ini juga terus dilanda sejumlah gempa susulan. Gempa bumi di Lombok telah menelan 468 korban jiwa.

Baca juga:

Selanjutnya, gempa bumi berkekuatan 7,7 dan tsunami setinggi 1,5-3 meter di Donggala, Palu yang membawa kehancuran pada akhir September. Bencana ini meratakan seluruh kota dan membuat lebih dari 330 ribu orang kehilangan tempat tinggal.

Menjelang tutup tahun, kembali lagi terjadi rob-tsunami pada 22 Desember. Jumlah korban tsunami yang menerjang daerah Banten dan Lampung sebanyak 222 meninggal dunia, 843 luka, dan 28 orang hilang (BNPB, 23/12). Akibat tsunami tersebut, sebanyak 558 unit rumah rusak, 9 hotel rusak berat, 60 warung kuliner, dan 350 perahu rusak.

Dari sejumlah bencana yang mematikan itu, tentu memang tak bisa terelakkan. Upaya manusia hanya bisa menghindar dengan menjaga kelestarian alam dan mengembangkan teknologi untuk mengantisipasi apabila bencana akan terjadi lagi. Namun, bencana alam ini menjadi ancaman “nyata” yang bisa diantisipasi dengan baik sehingga tak menelan banyak korban jiwa.

Salah satu opsi kebijakan pengendalian bencana dan upaya penting yang dapat diambil adalah mengefektifkan sistem peringatan dini, mengembangkan infrastruktur anti gempa, dan membudayakan langkah-langkah antisipatif, mitigasi, menyiapsiagakan sumber daya, menanggapi kedaruratan kesehatan, memulihkan dan membangun kembali (rekonstruksi).

Pilpres 2019

Hiruk-pikuk menjelang tahun politik atau pemilihan presiden (pilpres) 2019, bencana yang harus dihindari adalah “bencana politik adu domba”. Bencana ini sungguh lebih berbahaya dari bencana alam, karena bila terjadi bencana karena alam, kita tidak lagi bisa bersatu untuk mengatasinya karena melemahnya solidaritas dan persatuan untuk mengatasinya.

Politik adu domba semakin hari semakin menjadi-jadi. Isu-isu seperti SARA, persekusi, penyebar berita bohong atau hoax bencana pasca-gempa dan tsunami Palu dan Banten untuk menakut-nakuti masyarakat semakin terbuka.

Di tengah panasnya suhu politik menjelang pilpres, nampak memberi sinyal bahwa masih terdapat sekelompok orang atau pelaku politik yang ingin mencoba bermain untuk membangkitkan instabilitas.

Sadar atau tidak, sejumlah upaya dari pihak kelompok tertentu ingin memecah belah bangsa ini. Kelompok-kelompok tersebut berhasrat mengambil keuntungan dengan motif politik dan membuat negeri ini semakin sulit.

Masyarakat harus waspada, jangan gampang terhasut informasi yang hendak memecah belah dengan segala macam cara. Karena itu, kita tidak boleh mudah percaya dengan informasi yang tak jelas asal-usulnya. Segera melakukan check and re-check terhadap setiap informasi yang beredar, apalagi yang berasal dari media sosial.

Selain itu, menyongsong Pilpres 2019 berbagai isu penting yang dapat diangkat sebagai bahan debat publik bagi kedua Capres yang akan bertarung. Namun di tengah usaha pemerintah yang masih berkuasa saat ini, tentu akan menyiapkan bahan-bahan debat yang menarik, mulai dari isu pembangunan maritim, infrastruktur konektivitas, pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan lahan, serta isu impor beras dan ketahanan pangan.

Kehadiran isu tenaga kerja asing, penanganan bencana, divestasi Freeport hingga masalah pertahanan dan keamanan terkait kelompok kriminal bersenjata (KKB), dan menguatnya Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) juga patut diperdebatkan eksistensinya, mengapa mereka masih tetap aktif hingga saat ini.

Penulis : Dr. Abdul Rivai Ras merupakan Pendiri Universitas Pertahanan (UNHAN), Pengajar Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (UI), dan Founder Brorivai Center.

Komentar

Rekomendasi

Pesan-Pesan Ramadan dari New York

Vaksin Lebaran

Idul Fitri dan Fitrah Cinta

Memaafkan dan Dimaafkan

Keluarga Dokter

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar