Terdakwa Edy Rahmat Kumpulkan Uang Dari 11 Kontraktor Untuk Suap ke Pegawai BPK, Disampaikan ke Nurdin Abdullah

Terkini.id – Eks Sekdis PUTR Sulsel, Edy Rahmat yang saat ini menjadi terdakwa dalam sidang lanjutan Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah (NA) di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Rabu 3 November 2021.

Membeberkan bahwa ada sebelas kontraktor yang mengeluarkan uang untuk diberikan kepada pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulsel. Hal itu untuk menghilangkan temuan BPK.

Dikutip dari sulsel.suara.com, Edy Rahmat mengaku mengumpulkan uang dari sebelas kontraktor sebesar Rp3,2 miliar. Uang itu diberikan ke auditor BPK Perwakilan Sulsel untuk menghilangkan hasil temuan. Pada laporan keuangan Pemprov Sulsel tahun 2020.

Baca Juga: Terkait Akun OpenSea, KPK Tegaskan Tak Pernah Buat Akun Jualan...

Mereka adalah Jhon Theodore Rp525 juta, Petrus Yalim Rp445 juta, Haji Momo Rp250 juta, Andi Kemal Rp479 juta, Yusuf Rombe Rp525 juta.

Kemudian Robert Wijoyo Rp58 juta, Hendrik Rp395 juta, Lukito Rp64 juta, Tiong Rp150 juta, Rudi Moha Rp200 juta, dan Karaeng Kodeng Rp150 juta.

Baca Juga: Akun dengan Nama KPK Jual Foto Koruptor-Eks Napi di Marketplace...

Jumlah yang terkumpul, kata Edy Rp3,241 miliar. Uang itu kemudian diserahkan ke pegawai BPK atas nama Gilang.

Edy yang dimintai keterangan sebagai saksi secara virtual kemudian melanjutkan ceritanya. Ia mengaku, awalnya Gilang menghubunginya pada Desember 2021. Mereka bertemu di Hotel Teras Kita, Jalan AP Pettarani Makassar.

Gilang mengatakan BPK akan melakukan pemeriksaan pada Januari 2021. Jika ada pengusaha yang ingin berpartisipasi, bisa menyetor satu persen dari nilai paket proyek yang dikerjakan.

Baca Juga: Akun dengan Nama KPK Jual Foto Koruptor-Eks Napi di Marketplace...

Nantinya, BPK akan menghilangkan hasil temuan pekerjaan tersebut. Imbalannya, Edy mendapat 10 persen dari pungutan itu.

Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Edy. Ia menghubungi sebelas kontraktor tersebut bahkan melaporkan hal ini ke Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah.

“Saya pernah sampaikan ke pak Nurdin bahwa ada permintaan BPK untuk pengerjaan. Dia minta satu persen. Dia cuma bilang silahkan kalau ada yang mau,” kata Edy di ruang Harifin Tumpa, Pengadilan Negeri Makassar.

Edy mengaku uang yang disetor oleh kontraktor atas hitungan mereka sendiri. Edy tinggal menerima selama Januari hingga Februari 2021. 

“Hitungannya nilai kontrak dikurangi dari nilai PPN/PPH. Mereka kontraktor yang hitung sendiri,” ujarnya.

Dari uang Rp3,2 miliar itu, Edy mendapat Rp320 juta lebih. Sisanya Rp2,8 miliar diserahkan ke Gilang.

“Saya jemput Gilang di Kantor BPK baru antar masuk ke asramanya. Disitu saya serahkan,” tutur Edy.

Majelis hakim kemudian mempertegas, kenapa uang itu harus diserahkan ke Gilang? bukan ke instansi BPK?.

Edy menjelaskan, bahwa Gilang yang menghubunginya dari awal. Ia juga mengira Gilang adalah auditor utama. Belakangan diketahui ternyata bukan dia yang memeriksa.

“Saat pemeriksaan, ternyata bukan dia yang masuk. Ada dua Gilang itu auditor, tapi Gilang yang terima itu yang dihadirkan di persidangan,” beber Edy.

Terdakwa Nurdin Abdullah mengaku lupa soal laporan uang untuk BPK tersebut. Namun ia mengaku tidak akan setuju jika mengetahui itu.

“Saya mohon maaf, apakah saya lupa. Tapi kalaupun saya diberitahu, pasti saya tidak setuju. Karena ini akan merugikan kas daerah. Kalau ada denda pengerjaan kan, kontraktor harus setor ke kas daerah,” kata Nurdin Abdullah.

Bagikan