Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Dugaan kasus korupsi terhadap pengadaan Satelit di Kementerian Pertahanan kini semakin menunjukkan titik terang.
Sebelumnya, Mahfud MD mengatakan bahwa patut diduga adanya praktik korupsi terhadap satelit Slot Orbit 123 di Kementerian Pertahanan.
Menurut Mahfud, pada awal pandemi Covid-19 ia mendapat laporan bahwa pemerintah harus hadir kembali dalam sidang arbiterase di Singapura karena digugat oleh perusahaan yang bergerak di bidang teknologi yakni Navayo.
Pemerintah, kata dia, digugat untuk membayar kontrak dan barang yang telah diterima Kemhan.
Dari hasil audit, ditemukan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan serta negara bisa terus dirugikan.
Saat ditanya mengapa kasus tersebut baru diungkap sekarang, Mahfud menegaskan dirinya tidak terlibat sebab peristiwanya terjadi pada 2018 silam.
“Loh, Tahun 2018 saya belum jadi Menko, jadi saya tak ikut dan tak tahu persis masalahnya,” kata Mahfud.
Sementara itu, Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu ikut buka suara atas kasus dugaan korupsi dan kerugian negara tersebut.
Ryamizard mengatakan Kementerian Pertahanan ketika itu memutuskan menyewa satelit karena adanya unsur kedaduratan. Hal itu guna mengisi slot orbit 123 derajat Bujur Timur pada 2015.
Menurutnya, apabila Indonesia tidak segera menunjukkan komitmennya kepada International Telecommunication Union (ITU), slot tersebut bisa diberikan kepada pihak lain.
Karena itu, kata dia, Presiden Joko Widodo waktu itu mengeluarkan diskresi atau perintah kepadanya menyelamatkan slot orbit tersebut.
“Saya ini prajurit, mendapat perintah selamatkan (slot) orbit 123 BT, saya lakukan dan berhasil,” kata Ryamizard dikutip dari Kompas.id pada Selasa 18 Januari 2022.
“Kalau tidak saya lakukan, orbit itu bisa diambil pihak lain dan membahayakan kedaulatan negara,” tambahnya.
Tercatat, pada 19 Januari 2015, Satelit Garuda-1 yang ada di slot itu keluar dari orbit sehingga terjadi kekosongan di slot orbit 123 derajat Bujur Timur. Sebagaimana aturan ITU, slot tersebut harus diisi jika tidak mau diberikan ke negara lain.
Presiden Jokowi, kata Ryamizard, mengeluarkan diskresi kepadanya untuk menyelematkan slot orbit tersebut.
“Pertama karena ada diskresi dan kedua, ada ancaman kedaulatan kalau itu tidak dilakukan” ucap Ryamizard.
Lebih lanjut, Ryamizard mengakui bahwa saat memanfaatkan slot orbit tersebut, Kemenhan belum mempunyai anggaran. Namun begitu, kata dia, Kemenhan harus tetap menyewa satelit tersebut demi menyelamatkan slot orbit sebagaimana perintah Jokowi.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.