Terkait Perpajakan, Simak Kewajiban Advokat yang Perlu Diketahui

Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC Peradi) Jakarta Pusat di bawah komando Arman Hanis menggelar legal training.

Terkini.id,Jakarta – Profesi Advokat, Pengacara atau Kuasa Hukum kini resmi dapat mendampingi wajib pajak dalam memberikan bantuan hukum terkait pajak.

Pembahasan soal perpajakan bisnis jasa hukum ( Advokat/Pengacara/ Kuasa Hukum) ini menjadi tema pembahasan dalam acara legal training kedua di Jakarta yang digelar oleh Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC Peradi) Jakarta Pusat di bawah komando Arman Hanis, Jumat 25 Januari 2019.

Adapun tema yang diangkat dalam legal training tersebut adalah Aspek Perpajakan Bisnis Jasa Hukum (Advokat).

Tampil sebagai pembicara dalam pelatihan ini adalah Doni Budiono, salah seorang pengurus di bidang Pengembangan Industri dan Hubungan Kelembagaan Ikatan Akuntan Indonesia kompartemen Akuntan Kantor Jasa Akuntansi (IAI KAKJA).

Dalam materinya, Doni turut didampingi Nadya Ayu, rekan kerja Doni dari KKP/KJA Doni Budiono.

Menurut Doni dalam materinya mengatakan, advokat, pengacara atau kuasa hukum adalah salah satu profesi di bidang hukum yang dapat berdiri dalam bentuk badan maupun orang pribadi.

“Atas dasar itu, dalam hal perpajakan, maka wajib pajak yang berprofesi advokat maupun pengacara wajib memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi,”ujar Doni.

Melalui pelatihan tersebut disebutkan beberapa kewajiban yang perlu dipenuhi oleh mereka yang berprofesi Advokat, Pengacara atau Kuasa Hukum. Simak kewajiban berikut ini :

Pertama, kewajiban memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini dilakukan mengingat advokat atau pengacara tersebut telah memenuhi syarat subjektif maupun objektif dalam memiliki NPWP.

Kedua, badan atau orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan dari jasa hukum yang mendapatkan omset atau peredaran bruto di atas Rp4,8 miliar, maka wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

Ketiga, penghasilan yang didapat atau diperoleh di bidang jasa hukum seperti jasa konsultasi, sukses fee dan lain-lain, maka penghasilan tersebut diperhitungkan kembali di SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan bukti potong PPh 21 bagi orang pribadi atau PPh 23 bagi pengacara berbentuk persekutuan perdata/firma.

Keempat, advokat/pengacara yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas maka wajib menyelenggarakan pembukuan atau wajib pajak dapat melakukan pencatatan dalam menghitung penghasilan netto.

Hal ini dilakukan dengan syarat wajib pajak orang pribadi tersebut memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar.

Kelima, Advokat/Pengacara atau Kuasa Hukum yang melakukan usaha berbentuk badan, maka wajib melakukan pembukuan berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

Keenam, wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan wajib melakukan rekonsiliasi fiskal, yaitu penyesuaian antara pembukuan secara komersial dengan pembukuan secara fiskal.

Ketujuh, Advokat yang melakukan pekerjaan bebas atas jasa hukum dan memiliki peredaran bruto di atas Rp4,8 miliar, maka memiliki kewajiban menyelenggarakan pembukuan, memungut PPN atas penghasilan yang diterima, melaporkan SPT Masa, PPN dan PPh serta wajib melaporkan SPT Tahunan.

Kemudian atas pembagian laba dari badan usaha yang didirikan oleh wajib pajak di bidang jasa hukum seperti persekutuan dan firma, tidak menjadi objek pajak bagi orang pribadi yang menerima penghasilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf (i) Undang Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Lalu, wajib pajak badan maupun orang pribadi memiliki kewajiban pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan. SPT Tahunan untuk orang pribadi terdiri atas SPT 1770SS, 1770 S dan 1770.

Kemudian untuk wajib pajak Badan menggunakan SPT 1771. Terakhir, ketika Wajib Pajak orang pribadi atau Badan menerima penghasilan dari jasa hukum yang telah dipotong PPh, maka orang pribadi atau Badan tersebut berhak untuk mendapatkan bukti potong atas PPh yang telah dipotong.

Komentar

Rekomendasi

Lagi, Gadis Sulsel Dilamar dengan Mahar Ditaksir Rp12 miliar

Kenalan di Media Sosial, Ini Alasan Fachry Pahlevi Lamar Putri Bupati Jeneponto dengan Mahar Fantastis

Mahar Pernikahan Putri Bupati Jeneponto dan Anak Bupati Konawe Ditaksir Senilai Rp12 Miliar

Viral, Siswa SMA Ini Menangis Histeris Lihat Kucing Kesayangannya Meninggal Kejang-kejang

Dilamar dengan Mahar 12,5 Hektar Lahan Nikel, Berapa Uang Panaik Anak Bupati Jeneponto?

Pria Gondrong yang Ngamuk di Sekolah Sambil Sebut Nama Menhan ‘Disidang’ Relawan Prabowo

Sinergi bersama Telkom Group, Telkomsel Dukung Gerakan #IndonesiaButuhAnakMuda

Bawa-bawa Nama Prabowo, Pria Ini Ngamuk di Sekolah karena Tak Dikasi Duit

Istimewanya HUT ke-60 Barru: Menteri, Gubernur, Pangdam, Kapolda hingga Ketua DPRD Hadir

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar