Terkait SK Pokja Wagub, Dewan Minta Semua Pemenang Tender Dibatalkan

Legislator PAN DPRD Sulsel, Irwandi Natsir. /Nasruddin

Terkini.id — Anggota Komisi D DPRD Sulsel, Irwandi Natsir meminta, seluruh pemenang tender barang dan jasa di Biro Pembangunan Setda Sulsel harus dibatalkan.

Menyusul adanya Surat Surat Keputusan (SK) Kelompok Kerja (Pokja) Tender yang ditandatangani Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, tidak bisa menjadi patokan untuk melakukan pengadaan barang dan jasa.

“Jadi seluruh hasil lelang menjadi cacat hukum, oleh karena itu seluruh hasil lelang harus dibatalkan,” kata Irwandi di DPRD Sulsel, Rabu 10 Juli 2019.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini meminta Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah untuk segera membuat SK Pokja baru agar seluruh proyek infrastruktur dapat dikerjakan.

“Kita di Komisi D prihatin, karena serapan anggaran minim sampai bulan ketujuh. Jadi segera membuat ulang SK Pokja yang baru,” harapnya.

Sebelumnya, Panitia Hak Angket DPRD Sulsel menemukan jawaban terkait dengan minimnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulsel 2019.

Jawaban tersebut diperoleh Panitia Hak Angket, setelah melakukan pemeriksaan terhadap Mantan Kepala Biro Pembangunan Setda Provinsi Sulsel, Jumras pada sidang tertutup hak angket DPRD Sulsel, Selasa 9 Juli 2019.

Sekretaris Hak Angket, Selle KS Dalle mengungkapkan, pada persidangan tersebut Jumras sempat membeberkan bahwa dampak dari minimnya serapan anggaran karena tidak jalannya tender proyek di Sulsel.

Hal itu dikarenakan, Surat Keputusan (SK) Kelompok Kerja (Pokja) Tender yang ditandatangani Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, tidak bisa menjadi patokan untuk melakukan pengadaan barang dan jasa.

“Ternyata itu jawabannya. Kalau itu dijalankan maka itu bisa diproses pidana,” kata Selle kepada sejumlah awak media, usai sidang hak angket.

Menurut Politisi Partai Demokrat Sulsel ini, SK Pokja Tender harusnya ditandatangani oleh gubernur.

“Pak Sekda juga akui itu, jadi KPK meminta supaya SK wagub dibatalkan, kemudian direvisi dan ditandatangani oleh gubernur,” ungkapnya.

Berita Terkait
Komentar
Terkini