Ternyata Rekomendasi Hak Angket Cuma Satu Poin Yang Disepakati di Rapim

Pansus Hak Angket menyerahkan Rekomendasi hak angket pada rapat paripurna DPRD Sulsel yang berlangsung pada Jumat 23 Agustus 2019. /Nasruddin

Terkini.id — Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Sulsel telah menyerahkan rekomendasi hak angket pada rapat paripurna DPRD Sulsel yang berlangsung pada, Jumat 23 Agustus 2019.

Rapat paripurna itu sekaligus mengakhiri masa tugas Pansus yang telah bekerja melakukan penyelidikan selama 47 hari.

Adapun rekomendasi hak angket yang sebelumnya tujuh poin, namun yang disepakati pada Rapat Pimpinan (Rapim) hanya satu poin rekomendasi dan dua poin kesimpulan.

Kesimpulan:
1. Ada dualisme kepemimpinan pada Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan.

2. Ada dugaan kuat, berdasarkan indikasi yang ditemukan dalam penyelidikan dan fakta-fakta persidangan Panitia Angket menemukan telah terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan dan perundang-undangan, serta adanya potensi kerugian Negara.

Rekomendasi:
Menyampaikan laporan ini tentang kesimpulan dan temuan-temuan dari Panitia Angket ke Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk ditindaklanjuti kepada pihak-pihak yang terkait yang dianggap perlu dan berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan rekomendasi Pansus Hak Angket akan ditindaklanjuti oleh Pimpinan DPRD Sulsel paling lama 23 September.

“Batas waktu tindak lanjut dari laporan pansus hak angket paling lambat 23 september 2019,” kata HM Roem.

Kadir Halid Beberkan Rekomendasi Yang Tidak Sesuai Dengan Hasil Rapim

Ketua Panitia Hak Angket DPRD Sulsel, Kadir Halid usai rapat paripurna penyerahan rekomendasi hak angket pada rapat paripurna DPRD Sulsel yang berlangsung pada, Jumat 23 Agustus 2019.

Kadir Halid langsung menggelar konferensi pers di ruang Fraksi Golkar, yang dihadiri puluhan wartawan lokal dan nasional.

Pada kesempatan itu, Kadir membeberkan tujuh poin rekomendasi hak angket yaitu.

Dalam rekomendasi hak angket yang berjudul “Dualisme Kepemimpinan di Internal Pemerintah Provinsi”. Bahwa berdasarkan kesimpulan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka pansus hak angket merekomendasikan sebagai berikut.

1. Meminta kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili, dan memutus terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi-Selatan,

2. Meminta kepada Aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK) untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana;

3. Meminta kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia agar mengambil langkah-langkah normalisasi sistem manajemen dan tata kelola pemerintahan di Provinsi Sulawesi-Selatan;

4. Meminta kepada Gubernur Provinsi Sulawesi-Selatan untuk memberhentikan dari jabatannya nama-nama terperiksa yang terbukti secara melawan hukum melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran prosedur dan substansi yakni; Drs. H. Asri Sahrun Said, Reza Zharkasyi, S.Kom, Bustanul Arifin SH, Dr. Muh. Basri M.Pd, ’ Sri Wahyuni Nurdin SE, Ak M.Ad Pemb, H. M. Taufik Fachruddin SE, MM, Ir. Salim AR;

5. Meminta kepada Gubernur Provinsi Sulawesi-Selatan agar melakukan pembubaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dan Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan;

6. Meminta kepada Gubernur Provinsi Sulawesi-Selatan agar mengembalikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) pada posisi semula yang diberhentikan karena tidak sesuai prosedur dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

7. Meminta kepada DPRD Provinsi Sulawesi-Selatan untuk menetapkan pendapat DPRD tentang adanya indikasi Pelanggaran Undang-Undang yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi-Selatan.

“Kita sudah menyerahkan rekomendasi ini ke pimpinan DPRD Sulsel untuk ditindaklanjuti,” kata Kadir Halid.

Tujuh poin rekomendasi hak angket yang dibeberkan oleh Kadir Halid pada konferensi pers itu, berbeda dengan rekomendasi yang disepakati pada Rapat Pimpinan (Rapim).

Anggota Pansus Hak Angket, Alimuddin menjelaskan tujuh poin tersebut memang diajukan oleh Pansus Hak Angket pada rapat Pimpinan. Namun yang disepakati hanya satu poin rekomendasi.

“Yang disepakati itu, dua poin kesimpulan dan satu poin rekomendasi. Kalau tujuh poin rekomendasi, itu di bawah sebelum ada putusan Rapim,” jelas Alimuddin.

Ternyata Rekomendasi Hak Angket Cuma Satu Poin Yang Disepakati di Rapim
Berita Terkait
Komentar
Terkini