Tiga Calegnya Kena OTT Politik Uang, Gerindra Klaim Partainya Target Polisi

Barang Bukti OTT Caleg Gerindra.(ist)
Barang Bukti OTT Caleg Gerindra.(ist)

Terkini.id, Jakarta – Tertangkapnya beberapa Caleg dari Gerindra membuat Tim advokasi Gerindra DKI Jakarta Yupen Hadi mempertanyakan kewenangan polisi.

Hal itu lantaran beberapa Calegnya yang ditangkap hendak bagi-bagi uang, ditemukan oleh polisi yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Salah satunya adalah OTT terhadap Carles Lubis, staf Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik.

Menurut dia, Polisi disebut tak bisa menangani ranah dugaan tindak pidana pemilu, karena bukan tugasnya.

“Kami meyakini polisi tidak memiliki hak untuk melakukan itu. Sepanjang urusan pemilu, maka kami pertanyakan kapasitas apa Polresta Jakut OTT Carles Lubis,” kata Yupen Hadi dalam jumpa pers di Seknas Prabowo-Sandi, Jl HOS Cokroaminoto No 93, Menteng, Jakarta Pusat, seperti dilansir dari detikcom, Selasa 16 April 2019.

Menarik untuk Anda:

Yupen menegaskan penindakan hukum terkait ranah pemilu hanya bisa dilakukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), yang unsurnya terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Penanganan dugaan tindak pidana pemilu, sambung Yupen, juga didahului temuan atau laporan.

“Nah dalam hal ini, Lubis ditangkap skema OTT, diambil langsung tempatnya,” katanya.

Saat ini Lubis, menurut Yupen, masih berada di Polres Jakut. Tim advokasi mempertanyakan tindak lanjut dari pemeriksaan Carles Lubis.

“Kalau ditahan, mana surat penahanan? Maka kami akan praperadilan di Jakut karena ini kader kami. Perlu dipahami, apa yang dilakukan staf Taufik adalah kewajiban partai. Kalau uang saksi tidak boleh, tangkap juga dong partai lain, jangan cuma Gerindra, kenapa Gerindra di-TO (target operasi)? Apakah ini ada pesan-pesan khusus dari Polda ke Polres, apakah ada maksud menurunkan citra Gerindra, kami pertanyakan sikap kepolisian, ini perlu kami tegaskan,” papar Yupen.

Sementara itu, M Taufik menjelaskan polisi mengamankan stafnya saat sedang ada pertemuan di antara koordinator saksi tingkat RW. Amplop berisi uang yang ikut diamankan ditujukan untuk koordinator saksi.

“Jadi kami itu boleh menurut undang-undang memberikan uang kepada saksi, koordinator tingkat RW, baik tingkat kecamatan jadi itu bagian ongkos politik. Jadi kalau tiba-tiba seperti ini, saya kira seperti ya semua yang kasih uang ke saksi ditangkap semua aja,” kata Taufik dalam jumpa pers yang sama.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Inovasi NasDem Bulukumba, e-KTA Bisa Jadi Kartu Diskon

Nasdem Tawari Habib Rizieq-UAS Ikut Pilpres, Ketua PA 212: Beliau Tak Punya Ambisi

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar