Tolak Iuran BPJS, Ini 10 Tuntutan Aksi KAMMI Makassar

Tulisan ini adalah kiriman dari Citizen, isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
Laporkan tulisan

Terkini.id, Makassar – Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, ditegaskan, iuran terbaru yang peningkatannya mencapai 2 (dua) kali lipat dari pada sebelumnya. Serta sanksi yang dinilai diskriminatif melalui sanksi pelayanan publik bagi masyarakat yang tidak ikut dalam kepesertaan BPJS, dinilai sangat inkonstitusional seperti tidak diterbitkannya Paspor, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Tanah, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Menanggapi hal tersebut, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Makassar menggelar aksi unjuk rasa di Depan Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis, 2 Januari 2020.

Berikut 10 poin tuntutan yang merupakan pernyataan sikap KAMMI Makassar:

1. Gratiskan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Pada Aspek Pelayanan kesehatan dan Fasilitas Kesehatan melalui APBN dan APBD.

2. Gratiskan Iuran BPJS Kesehatan melalui Sistem Pembayaran dengan
Potongan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) 30%. Pada beberapa negara telah dipraktikkan adanya pelayanan kesehatan bagi warga negaranya seperti di Australia.

3. Gratiskan BPJS Kesehatan secara penuh bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pemanfaatan sumber daya alam dan pajak warga negara Indonesia sangat
memungkinkan untuk menutupi segala kebutuhan kesehatan masyarakat
Indonesia tanpa terkecuali.

4. Sistem Pendataan PBI Menggunakan E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik). Persoalan pendataan PBI hingga hari ini masih mengalami banyak problematika teknis. KTP yang berbentuk elektronik harus dapat dimanfaatkan dengan melakukan kolaborasi pada pihak Dinas Penduduka dan Catatan Sipil dalam hal pendataan masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu.

5. Menuntut pemerintah agar mengembalikan marwah nasionalisasi Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh warga negara Indonesia.

6. Menuntut lemerintah agar meninjau kembali sanksi pelayanan publik
yang diberikan terhadap warga negara Indonesia yang tidak ikut dalam kepesertaan BPJS.

7. Mengecam Segala Bentuk Tindakan Malpraktik Medis yang Dilakukan oleh
Pihak Rumah Sakit Selaku Pelaksana Pelayanan Kesehatan Terhadap
Pasien BPJS.

8. Menuntut agar pemerintah membentuk program asuransi kesehatan bersifat impaktif terhadap pelayanan kesehatan.

9. Menuntut pemerintah untuk segera melakukan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan membentuk program jaminan sosial yang konstitusional dan jelas kedudukan kelembagaannya.

10. Bubarkan BPJS. Jika beberapa opsi solusi sebelumnya tidak dapat
dilaksanakan oleh Pemerintah, maka jalan terakhir yang dapat dilakukan adalah DPR RI harus menerbitkan undang undang untuk membubarkan BPJS. Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 46 UU BPJS, “BPJS hanya dapat dibubarkan dengan Undang-Undang”. Sehingga bukan tidak mungkin dibentuk program jaminan sosial nasional yang baru dengan nama serta bentuk yang berbeda.

Komentar

Rekomendasi

Cegah Covid-19, PMI Sinjai Semprot Disinfektan KUA Tellu Limpoe, Sinjai

Cegah Covid – 19, Pemuda dan Pemerintah Desa Tapporang Lakukan Penyemprotan Disinfektan

Seleksi Penerimaan Bintara Kompetensi Khusus Perawatan dan Bidan Tahun 2020 Polda Sulsel Dipercepat, Ini Alasannya

Gubernur Sulsel Terbitkan Surat Edaran Perpanjangan Masa Belajar di Rumah, Berikut Bunyinya

Antisipasi Covid-19 di Mandai, BPBD Bersama Damkar Lakukan Penyemprotan Sepanjang Jalan Kariango

Mahasiswa KKN UINAM Bantu Gugus Tugas di Posko Siaga Covid-19 Sterilkan Pengguna Jalan

Darurat Covid-19, SMAN 7 Makassar Laksanakan US Online. Ini Pesan Kepala Sekolah

Jangan Dengar Suara Hoax ” Jembatan Barombong Dan Jembatan Kembar Sungguminasa,” ini Keterangan Kasubbag Humas Polres Gowa

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar